Beirut (ANTARA News) - Pemerintah baru Lebanon mengatakan pada hari Rabu, mereka mendukung hak Hizbullah untuk mempertahankan senjata guna merintangi serangan Israel. Masalah itu telah menjadi inti krisis politik Lebanon dalam lima tahun terakhir.

Reuters melaporkan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh pengusaha Muslim Sunni Saad al-Hariri, menyatakan berusaha untuk mengatasi kesengsaraan ekonomi, stabilitas keuangan dan utang negara.

Lebanon sebagian besar tak terpengaruh oleh dampak krisis keuangan global tapi memiliki utang negara sekitar 150 miliar.

"Kami baru saja mensahkan pernyataan kebijakan kabinet," ujar Menteri Informasi Tareq Mitzi setelah sidang pensahan yang dipimpin oleh Presiden Michel Suleiman.

"Ada paragraf 6 dari rancangan yang telah disetujui. Ini paragraf untuk menegaskan kembali ... dengan penghormatan pada hak Lebanon, rakyatnya, militernya dan perlawanannya untuk membebaskan wilayah Lebanon yang diduduki di bukit Shebaa dan Kfar Shouba," jelasnya.

Israel menganggap daerah Shebaa Farms bagian dari Dataran Tinggi Golan, yang negara itu duduki sejak perang Timur Tengah 1967. Lebanon dan Suriah mengatakan wilayah itu bagian dari Lebanon selatan.

Mitzi mengatakan satu dari 30 anggota kabinet berkeberatan pada pasal 6 itu sementara empat yang lain menyampaikan syarat mereka.

"Keberatan itu alamiah dan sah. Namun keberatan itu tidak berarti ada blok oposisi dalam kabinet. Kami satu pemerintah yang bersatu," ia mengatakan pada wartawan.

Pernyataan kebijakan itu, yang akan disampaikan pada parlemen pekan depan untuk mendapatkan mosi kepercayaan yang diperkirakan akan disahkan, dianggap penting untuk mengatasi pembagian yang mendalam antara koalisi pimpinan Hariri, yang didukung oleh AS dan Arab Saudi, dan Hizbullah yang didukung Suriah dan Iran serta sekutunya.

Saat mosi kepercayaan itu disahkan, Hariri diperkirakan akan mengunjungi Damaskus dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Koalisi Hariri menuduh Suriah membunuh negarawan Rafik al-Hariri, ayah Saad, pada Februari 2005.

Suriah membantah terlibat tapi pembunuhan itu telah memaksa Damaskus untuk mengakhiri 29 tahun kehadiran militernya di Lebanon pada April 2005 dan menghasilkan pembentukan pengadilan khusus di Den Haag untuk menyelidiki dan mengadiri pembunuhnya.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009