Pecah kemacetan, DPRD Bogor dukung pelibatan TNI lanjutkan Puncak II

Pecah kemacetan, DPRD Bogor dukung pelibatan TNI lanjutkan Puncak II

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat diwawancara ANTARA di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7/2020). (FOTO ANTARA/M Fikri Setiawan)

Cibinong (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang melibatkan anggota TNI dalam melanjutkan pembukaan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II guna memecah kemacetan di jalur Puncak I

"Pembukaan jalur oleh TNI kita dukung karena bicara aspek budaya sendiri selama ini kan TNI tergabung di TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TNI bagian intansi vertikal Kabupaten Bogor," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat.

Menurut dia untuk membangun jalan alternatif penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bogor. Maka, juga dibutuhkan uluran bantuan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.

"Dengan mengambil langkah tersebut minimal jalan yang sudah dibuka bisa digunakan masyarakat walaupun belum selesai. Kemudian beberapa titik yang semula longsor mulai tertata kembali," kata politikus Partai Gerindra itu.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus menaruh perhatian pada kelanjutan nasib Jalur Puncak II karena berkaitan dengan kepentingan dua daerah.

"Ini kan ironi di tengah Kabupaten Bogor di jalan itu lahan sangat luas, masyarakat banyak di sana tapi ekonomi masyarakatnya 'nggak' tumbuh. Karena lahan kosong. Kalau hujan itu (motor) trail aja susah apalagi mobil," kata Rudy Susmanto.

Bupati Bogor Ade Yasin mendanai TNI dari Korem 061/Suryakencana senilai Rp5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II

Ia menyebutkan bahwa Jalur Puncak II diperlukan untuk memecah kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cisarua atau Puncak I, yang kerap terjadi, terlebih pada setiap akhir pekan.

"Pembangunan Jalur Puncak II harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak I yang kian parah, terutama pada akhir pekan," katanya.

Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Apalagi, jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim.

"Karena keinginan kita memang kuat, saya harapkan masyarakat juga ikutan gotong royong. Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan," demikian Ade Yasin.

Baca juga: Kemacetan makin parah, diserukan segera bangun Jalur Puncak II

Baca juga: Bupati danai TNI Rp5 miliar untuk lanjutkan Jalur Puncak Dua Bogor

Baca juga: Pemkab Cianjur "cuek", warga swadaya perbaiki jalan rusak di Puncak II

Baca juga: Mencuatkan kepada dunia wisata alam Khayangan di Puncak II

Baca juga: Pemkab Cianjur bangun Puncak II tahun 2021
Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020