Jakpro dinilai masih belum memenuhi persyaratan bank (bankable) dalam mengajukan pinjaman
Jakarta (ANTARA) - Aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) naik sebanyak 39 persen dalam lima tahun terakhir dari Rp5,1 triliun di tahun 2015, mencapai Rp19,1 triliun di tahun 2019.

"Dari neraca atau posisi keuangan, aset kami naik 39 persen selama lima tahun. Ini seiring penambahan PMD (penyertaan modal daerah) dari Pemprov yang naik 100 persen dari Rp4,5 triliun ke Rp19 triliun," kata Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Baca juga: Jakpro masih koordinasi untuk tarik dana komitmen Formula E

Peningkatan PMD tersebut, kata Yuli, adalah berkaitan dengan proyek penugasan yang besar dari Pemprov DKI Jakarta seperti Light Rail Transit (LRT) fase 1, lalu Velodrome dan arena equistrian (untuk Asian Games 2018) yang masing-masing dilakukan lewat pembiayaan pada tahun 2016, 2017, dan 2018.

"Kemudian Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM) dan rumah DP Rp0 di tahun 2019," ucap Yuli.

Dari sisi kewajiban (liabilitas), kata Yuli, Jakpro mencatatkan penambahan 22 persen selama lima tahun dari Rp660 miliar (2015) hingga Rp1,2 triliun pada 2019. Bahkan nilai pada 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 di posisi Rp1,4 triliun yang menurut Yuli, rasio utang Jakpro masih rendah.

Baca juga: Jakpro catatkan pendapatan Rp429 miliar tahun 2019

"Sebenarnya dengan itu, Jakpro masih bisa dapat pinjaman dari pihak bank," ucap Yuli.

Akan tetapi, kata Yuli arus kas kegiatan operasional yang selalu negatif dalam lima tahun terakhir (Rp342 miliar pada 2019), menjadikan salah satu alasan mengapa Jakpro dinilai masih belum memenuhi persyaratan bank (bankable) dalam mengajukan pinjaman.

"Kegiatan operasional ini berkaitan dengan laba rugi di mana pada 2019 tercatat rugi Rp76 miliar karena banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan biaya. Arus kas operasional diestimasikan mulai positif di 2020 seiring dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya," ucap Yuli.

Baca juga: Jakpro optimis revitalisasi TIM rampung tepat waktu pada 2021

Dari sisi kas investasi, Jakpro juga tercatat memiliki angka negatif selama lima tahun terakhir di mana pada tahun 2019 tercatat telah dikeluarkan dana untuk investasi sebesar Rp2,3 triliun.

"Peningkatan arus kas investasi ini, seiring bertambahnya jumlah penugasan yang dipercayakan oleh Pemprov DKI kepada Jakpro," ucap Yuli.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan yang diungkapkan oleh Jakpro adalah gambaran peruasahaan saat ini dan menunjukan kinerja perusahaan yang walaupun masih terdapat nilai yang minus merupakan langkah perbaikan dari perusahaan.

"Laporan ini kami terima dan kami akan pelajari lagi untuk kemudian dibahas kembali," ucap Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020