Jombang (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendorong Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang mampu menguatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di provinsi itu, terutama di daerah Mataraman.

Kawasan Mataraman terdiri dari wilayah Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Madiun, Kediri, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, Blitar, dan Tulungagung.

"Sementara ini rumah sakit rujukan utama masih berfokus di RSUD Dr Soetomo di Surabaya dan RS Saiful Anwar di Malang. Beban rumah sakit semakin hari semakin bertambah, apalagi jika tidak ada sentra-sentra baru pelayanan kesehatan rujukan baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya," kata Gubernur Khofifah di sela peletakan batu pertama pembangunan gedung bedah sentral dan rawat inap RSNU Jombang, Sabtu.

Baca juga: Gugus tugas Jatim catat RS rujukan pasien COVID-19 "overload"

Ia mengatakan sentra-sentra pelayanan kesehatan tersebut sangat strategis. karena diikuti klinik-klinik pratama yang diharapkan bisa disiapkan di berbagai titik sesuai kapitasi BPJS, khususnya di Jombang.

"Dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, akan meningkatkan kecepatan layanan. Makin cepat dilayani, insya Allah tingkat kesembuhan juga semakin meningkat," ujarnya.

Gubernur Khofifah menambahkan saat ini peningkatan SDM di bidang tenaga kesehatan terutama teknologi kesehatan, perkembangannya luar biasa cepat. Salah satu teknologi kesehatan yang sedang dikembangkan untuk percepatan layanan adalah telemedicine.

"Terkait telemedicine ini Kementerian Kesehatan menunjuk uji cobanya di RSUD Dr Soetomo, sehingga penting untuk membangun koneksitas dan partnership antara RSNU dengan rumah RSUD Dr Soetomo," tutur Khofifah.

Baca juga: Legislator Jatim kritisi penempatan pasien corona di RS bukan rujukan

Baca juga: Berharap tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 "tidak laris"


Ke depan, Gubernur juga berharap akan ada dokter-dokter spesialis tertentu yang menjadi andalan RSNU, sehingga bisa dilakukan pembaruan teknologi melalui partnership antara RSNU dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

"Selain itu, perlu untuk memperbanyak kerja sama operasional (KSO). Saat ini pengadaan alat kesehatan (alkes) itu mahal sekali kalau harus disiapkan oleh rumah sakit. Tapi KSO ini akan membantu bagaimana penyiapan alkes bisa lebih cepat, apalagi ada regulasinya, bagaimana persentase pemilik alkes dengan rumah sakit dan seterusnya," paparnya.

Kerja sama operasional ini, lanjut dia, sangat dimungkinkan dilakukan percepatan bila ruangannya representatif, seperti perlunya klinik hemodialisis. Di RSNU Jombang, klinik hemodialisis hanya tinggal menunggu tambahan ruangan.

"Kalau sudah ada pengembangan layanan-layanan tambahan, masing-masing daerah akan ketahuan, klinik hemodialisis di Jombang butuh berapa mesin, di Mojokerto berapa. Kemudian dihitung, misalnya Mojokerto berapa menit dari Jombang. Jadi sama-sama memberikan kecepatan layanan akan makin baik. Dengan meningkatnya tingkat kesehatan ini tentunya akan meningkatkan IPM Jatim," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengatakan pembangunan RSNU merupakan sebuah cita-cita yang luhur, karena tidak ada jalan lain untuk dekat di hati masyarakat dan rakyat melalui pelayanan di bidang kesehatan. "Oleh karena itu, pendirian RSNU ini merupakan hal yang mulia dan saya yakin akan menjadi jalan yang mulus dan tulus di depan Allah SWT," kata dr Terawan.

Baca juga: Gubernur: 62 RS di Jatim bisa dijadikan rujukan tangani COVID-19

Acara tersebut, juga dihadiri Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, serta Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar.

Pembangunan RSNU tersebut merupakan pembangunan tahap kedua. Sebelumnya telah ada beberapa ruangan, seperti poli khusus serta IGD. Badan hukum RSNU ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kepemilikan saham PT RSNU 65 persen dimiliki NU secara organisasi dan 35 persen dimiliki publik.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020