Untuk bangkit, sektor pelayaran harapkan stimulus moneter

Untuk bangkit, sektor pelayaran harapkan stimulus moneter

Sejumlah calon penumpang bersiap memasuki Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teungoh, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (28/3/2020). Pengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang mengaku, jumlah penumpang kapal pada pelayaran kali ini membludak akibat tersebarnya isu Pemerintah akan menghentikan pelayaran dan memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.

Jakarta (ANTARA) - Sektor pelayaran nasional mengharapkan stimulus, terutama dari sisi moneter untuk kembali membangkitkan industri pelayaran yang terdampak COVID-19.

“Di sisi lain, pelayaran masih menunggu beberapa stimulus, khususnya di sisi moneter," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Insa) Carmelita Hartoto dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis.

Ia mengeluhkan terkait penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran pinjaman bank masih sulit dilakukan, terutama untuk bank-bank swasta.

“Restrukturisasi pinjaman perusahaan seluruh juknisnya (petunjuk teknis) belum keluar, jadi selama ini pinjaman modal kita tinggi. Kita minta modal kerja belum diberikan. Bank swasta tidak merasa diatur pemerintah, kalau mau restrukturisasi boleh-boleh saja, tapi rating jadi turun,” ujarnya.

Saat ini, dia menuturkan, stimulus yang diajukan di antaranya kebijakan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kebijakan moneter untuk “rescheduling” pinjaman bank, kebijakan keringanan biaya pelabuhan, kebijakan fiskal dan kebijakan sertifikat perpanjangan dan docking (parkir kapal).

Saat ini, Carmelita menyebutkan stimulus yang sudah dipenuhi atau 100 persen baru kebijakan sertifikat perpanjangan dan docking (parkir kapal).

Sisanya, kebijakan keringanan biaya pelabuhan progresnya masih 50 persen, kebijakan fiskal 27 persen, kebijakan keringanan PNPB lima persen dan “rescheduling” pinjaman bank nol persen.

“Saya juga menyadari pemerintah dananya terbatas untuk stimulus, karena itu yang paling utama kebijakan yang enggak pakai uang mungkin bisa dikasih. Istilahnya seperti PNBP itu mungkin enggak bisa dikasih penundaan,” katanya.

Saat ini usulan penundaan pembayaran PNBP masih digodok oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Keringanan PNBP akan segera banyak membantu kita,” ujar Carmelita.

Ia menyebutkan pendapatan di sektor pelayaran penumpang atau roro akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berarti penutupan aktivitas terminal pelabuhan selama pandemi COVID-19 anjlok 75 hingga 100 persen.

Di samping itu, Ia menambahkan, untuk sektor barang kontainer, curah kering, tanker, “tug and barge”, “off shore” dan kapal khusus mengalami penurunan pendapatan sekitar 25-50 persen.

“‘Demand’ (permintaanya) turun. Tanker minyak kalau mengikuti petanya secara internasional itu kapal-kapal minyak banyak yang berhenti. Teman-teman di ‘off shore’ sudah negosiasi, tapi intinya kita bicara ke semua ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) sebisanya jangan ada pengurangan kapal, tetap berjalan kalaupun negosiasi jangan banyak-banyak,” katanya.

Akibat para pemilik barang (shipper) mengalami kesulitan keuangan, hal tersebut menyebabkan penaikan piutang yang membuat arus kas perusahaan terganggu, khususnya pada barang kontainer, curah kering dan “tug and barge”.

Baca juga: Pendapatan di sektor pelayaran anjlok 75-100 persen imbas COVID-19

Baca juga: INSA minta penghapusan PNBP akibat pandemi COVID-19

Baca juga: Industri pelayaran minta pemerintah formulasikan stimulus

 

Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020