Moeldoko jelaskan pengajuan rencana anggaran KSP tahun 2021

Moeldoko jelaskan pengajuan rencana anggaran KSP tahun 2021

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. ANTARA/HO/KSP

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, pengajuan pagu itu meningkat 13,29 persen atau Rp29 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya.
"Setelah melihat kebutuhan ril dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar," kata Moeldoko, dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Moeldoko menjelaskan, pagu indikatif 2021 itu akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Lima Deputi Kantor Staf Presiden dilantik

Program tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, program pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis dan kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lain.

Pada 2019 pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp87 miliar dengan realisasi sebesar Rp84 miliar atau 96,69 persen.

Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp76 miliar.

Namun karena terjadi pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran. Akhirnya, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp62 miliar.

Baca juga: KSP: Pemerintah bekerja terukur tangani COVID-19

Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran.

"Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,” jelasnya.

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran itu di antaranya terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar.

“Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya secara baik," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran pasar tradisional saat normal baru

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPR, Zulfikar Sadikin, mendukung penambahan kebutuhan anggaran lembaga. Anggaran ini di antaranya untuk melakukan inovasi birokrasi dalam rangka memberikan respons yang cepat, tidak hanya kepada presiden, kementerian dan lembaga terkait, namun juga untuk masyarakat.

“Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Respon yang cepat membuktikan bahwa negara hadir dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran," ujar dia.

Sementara itu, pimpinan rapat kerja yang juga Ketua komisi II DPR, Ahmad Tandjung, menyampaikan persetujuan Komisi II DPR mengenai usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp29 miliar.

Anggaran tersebut dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR.

Disampaikan pula bahwa Komisi II DPR meminta dalam pengalokasian anggaran setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021.

Baca juga: Presiden resmi kurangi anggaran kementerian/lembaga demi COVID-19
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020