Pengamat sosial: Pengerahan TNI-Polri harus dibarengi upaya persuasif

Pengamat sosial: Pengerahan TNI-Polri harus dibarengi upaya persuasif

Petugas gabungan TNI dan Polri menyampaikan imbauan kepada pengendara mobil untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Salemba, Jakarta (11/4/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengemukakan pengerahan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan penerapan pembatasan sosial berskala besar merupakan langkah simbolik tepat untuk memastikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan, namun langkah itu mesti dibarengi dengan upaya persuasif.

"Kehadiran aparat secara simbolik tentu akan baik sekali. Karena masyarakat kita ini adalah masyarakat high context society yang memang sarat dengan simbolik," katanya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Kehadiran aparat TNI dan Polri di tempat keramaian untuk memastikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menurut dia, akan menyadarkan warga mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan COVID-19.

Upaya semacam itu, menurut dia, perlu dilakukan mengingat selama ini kemungkinan masih banyak warga yang berkumpul di tempat umum karena tidak merasakan langsung konsekuensi melanggar aturan PSBB.

"Perubahan secara nyata di lingkungan sosial secara kasat mata mereka tidak melihat," katanya.

"Jadi ini satu perubahan yang pasti sangat menonjol dan membuat masyarakat lebih waspada," kata dia mengenai kehadiran aparat TNI-Polri di tempat umum untuk mengawasi penerapan PSBB.

Namun dia menekankan pentingnya membarengi pelibatan TNI-Polri dalam pengawasan PSBB dengan upaya komunikasi yang persuasif, bukan represif, karena PSBB berbeda dengan karantina wilayah yang sangat ketat.

Sedangkan pengamat sosial Dr Rissalwan Lubis menyebut rencana pengerahan aparat TNI-Polri dalam pengawasan PSBB sebagai rencana yang salah kaprah karena PSBB berbeda dengan penguncian wilayah yang mewajibkan karantina ketat dengan pengawasan aparat seperti TNI.

Kalau rencana itu tetap dijalankan, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu mengatakan, pemerintah harus membekali personel TNI dan Polri yang bertugas dengan pengetahuan memadai tentang protokol kesehatan dan memastikan mereka tidak melakukan tindakan represif dalam menjalankan penertiban.

"Yang harus dilakukan adalah lebih intensif melalukan imbauan secara persuasif dan simpatik," kata dia.

Presiden Joko Widodo pada Selasa menyampaikan bahwa pemerintah akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di berbagai titik keramaian untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan selama PSBB. 

Pemerintah akan mengerahkan personel TNI dan Polri dalam pengawasan penerapan PSBB di empat provinsi serta 25 kabupaten dan kota yang sudah menerapkan PSBB.

Baca juga:
Presiden: Kita ingin TNI-Polri ada di setiap keramaian
TNI-Polri dikerahkan di empat provinsi untuk disiplinkan masyarakat
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020