Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama dengan pejabat BNPP melaksanakan rapat untuk membahas pengembangan kawasan pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Mendagri Tito di Jakarta, Jumat, mengatakan Presiden Joko Widodo menghendaki kawasan pendukung PLBN yang ada di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan yang bisa memberikan pengaruh.

"Jadi Presiden ingin daerah Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), Motaain (NTT) dan Skouw (Papua) ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan," kata Tito Karnavian.

Baca juga: Sutarmidji : Pos Lintas Batas Negara belum dimanfaatkan maksimal

Sentra baru itu ke depannya menurut dia tentunya tidak hanya akan memberikan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan rakyat Indonesia yang berada di luar lokasi prioritas tersebut, tapi juga memberikan dampak sampai ke negeri jiran.

Tito mengatakan untuk memulai rencana tersebut BNPP memerlukan market intelegent untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar baik di dalam negeri, khususnya di kawasan perbatasan maupun pada negara tetangga.

Baca juga: BNPP bentuk gugus tugas tangani COVID-19 di kawasan perbatasan

Proses identifikasi tersebut kemudian akan menjadi satu hal yang dibutuhkan supaya kawasan pendukung PLBN sebagai sentra baru dapat segera dan benar-benar terealisasi dengan baik.

Untuk itu, Tito meminta Pelaksana tugas Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro supaya membagi pejabat di BNPP menjadi tiga tim yang nantinya akan bekerja mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna mewujudkan rencana pembangunan kawasan tersebut.

"Saya minta data itu harus ada. Saya minta laksanakan, secepatnya minggu depan jadi," ujar Tito.

Baca juga: Mendagri minta perbatasan menjadi jembatan dan peluang sumber daya

Baca juga: Pemerintah prioritaskan 222 wilayah perbatasan sampai 2024

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020