Meski penduduk Kalimantan Tengah relatif sedikit dibanding luas wilayah, namun program KB sangat bagus karena kaitannya dengan banyak hal yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sampit (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota diminta membantu pemerintah pusat dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB), khususnya terkait tiga target yang hingga kini belum tercapai.
"Kami di pusat tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan pemerintah daerah. Makanya kami sangat berharap dukungan tersebut. Diperlukan kerjasama dengan prinsip sinergitas terintegrasi," kata Kepala Biro Perencanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Siti Fatonah di Sampit, Rabu.
Harapan itu disampaikan Siti Fatonah saat rapat kerja daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Sampit. Kegiatan yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Irzal serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota itu dibuka oleh Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya.
Rapat kerja dengan tema program Banggakencana dalam era milenial menuju Kalimantan Tengah Berkah ini merupakan lanjutan dari rapat kerja nasional belum lama ini. Rapat ini diharapkan menjadi momen untuk mengevaluasi dan merumuskan agar program KB di Kalimantan Tengah lebih optimal.
Baca juga: BKKBN: Kalteng miliki 15 Kampung KB percontohan
Siti Fatonah menyebutkan, hasil evaluasi pelaksanaan program 2019 menunjukkan setidaknya ada tiga program yang belum mencapai hasil memuaskan. Pencapaiannya masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah atau kategori rapor merah.
Angka perempuan usia 15 sampai 49 melahirkan lebih dari dua anak masih cukup banyak, padahal pemerintah menargetkan hanya dua anak. Hal ini harus menjadi perhatian bersama demi suksesnya program KB.
Rapor merah lainnya yaitu orang yang ingin menjalankan program KB atau menunda memiliki anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Angkanya masih sekitar 12 persen, padahal targetnya di bawah 10 persen.
Penggunaan alat kontrasepsi juga belum mencapai target yakni baru sekitar 57 persen, padahal targetnya 62 persen. Artinya masih ada ketertinggalan sekitar lima persen.
Menurutnya, perlu kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya supaya mudah menjalankan program KB. Ini perlu percepatan kegiatan prioritas, sinergitas dan harmonisasi antara pusat dan daerah.
Baca juga: BKKBN perkuat pendidikan kependudukan di sekolah
"Yang sayang ungkapkan ini adalah daya secara nasional. Untuk Kalteng, sudah bagus. Bahkan untuk persentase pemakaian alat kontrasepsinya, menduduki peringkat dua dari atas. Sisanya, tinggal peningkatan akses informasi dan pelayanan," harap Siti Fatonah.
Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya meminta seluruh kabupaten dan kota mendukung program KB. Meski penduduk Kalimantan Tengah relatif sedikit dibanding luas wilayah, namun program KB sangat bagus karena kaitannya dengan banyak hal yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Perlu menjadi perhatian kita karena masih rendahnya daya saing, terlihat dari indeks pembangunan manusia Kalimantan Tengah yang masih di bawah nasional. Ini juga terkait penurunan angka kematian ibu saat proses melahirkan dan penurunan kematian bayi saat dilahirkan. Begitu pula upaya menekan stunting," ujar Habib Ismail.
Menurutnya, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa program KB tidak sekadar mengarahkan anak cukup dua orang. Hal yang lebih penting adalah terkait bagaimana merencanakan keluarga agar nantinya bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.
Baca juga: BKKBN pastikan pelayanan KB di perbatasan terlayani
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Irzal mengatakan, pihaknya berupaya maksimal untuk menyukseskan program kependudukan dan Keluarga Berencana.
Berdasarkan hasil SKAP 2019, pencapaian Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah tahun 2019 yaitu angka total fertilitas 2,24 dari target 2,38 persen, penggunaan kontrasepsi modern 75,51 persen dari target 69,66 persen, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi 12,0 persen dari target 7,59 persen, tingkat putus pakai kontrasepsi 4,2 persen dari target 24,60 persen, peningkatan pengguna KB MKJP 16,0 persen dari target 14,51 persen.
"BKKBN mendukung dua agenda pembangunan prioritas nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter," demikian Muhammad Irzal.
Baca juga: Pekerja Indonesia di Sarawak nikmati layanan KB dari pemerintah
Sementara itu, rapat kerja daerah kali ini juga diisi penandatanganan komitmen menolak gratifikasi oleh Irzal disaksikan Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya, serta penandatanganan komitmen perwakilan seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung pencapaian target program yang dijalankan BKKBN.
Hal ini sangat diapresiasi oleh Siti Fatonah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam acara tersebut. Menurutnya, ini menggambarkan komitmen kuat BKKBN Kalimantan Tengah untuk turut memberantas korupsi dan suap, serta komitmen dukungan pemerintah daerah terhadap BKKBN.
Pewarta: Kasriadi/Norjani
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
