Seperti laporan Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Banjar, Yanto Sugianto yang disampaikan kepada ANTARA Banjarmasin, Selasa bahwa terungkap adanya pihak luar ikut dalam demontrasi menyoal sengketa perbatasan yang berlangsung di markas Polda Kalsel, belum lama ini.
Menyikapi aksi demo sejumlah warga mengatasnamakan warga Desa Peramasan dan warga Desa Dadap pada hari Senin Tanggal 26 Januari 2009 di Mapolda Kalsel, tuntutan penolakan bergabung ke Kabupaten Banjar disikapi serius Pembakal (kepala desa) Peramasan Bawah Kecamatan Peramasan Bawah Kabupaten Banjar, Ibun.
Kepala Desa Paramasan Bawah didampingi Kepala Urusan (kaur) Pemerintahan Desa Peramasan Bawah, Uliansyah, serta Ketua RT Dusun Danau Huling Desa Peramasan Bawah, Dayat mendatangi kediaman Bupati Banjar HG. Khairul Saleh untuk melakukan klarifikasi terhadap demo yang mengatasnamakan masyarakat Desa Paramasan tersebut.
Kepala Desa Peramasan Bawah Ibun saat melakukan jumpa pers mengatakan, aksi demo di Mapolda oleh sejumlah orang mengatasnamakan warga perbatasan tersebut adalah tidak sepenuhnya dilakukan warga perbatasan.
Menurutnya terlibat demo itu hanya tujuh orang berasal dari Kabupaten Banjar, yang ingin bergabung dengan Kabupaten Tanbu.
Selain tujuh orang itu bukan berdomisili di perbatasan tersebut, tetapi mereka adalah warga berasal dari Desa Harakit, Mancabung, serta warga dari Dusun Bagandah Desa Balawian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.
Sedangkan masyarakat dari desa perbatasan hanya beberapa orang saja dipimpin Amat, kepala Desa Hatalau Meratus Raya hasil bentukan dari pemerintah Kabupaten Tanbu yang pemerintahan desanya berada dalam wilayah Desa Peramasan Bawah Kecamatan Peramasan.
Kaur Pemerintahan Desa Peramasan Bawah Uliansyah mengharapkan mereka di luar sengketa untuk tidak mecampuri masalah perbatasan, apalagi sempat melakukan aksi bersifat provokatif dan cenderung memecah belah kesatuan dan kekeluargaan warga masyarakat perbatasan.
Ia juga meminta kepada pihak Polda Kalsel dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanbu.
Uliansyah juga meminta kepada aparat Kepolisian Daerah Kalsel dapat bersikap
netral melakukan pengamanan sekitar perbatasan antara dua kabupaten bersengketa tersebut. Selanjutnya berharap kiranya Polda Kalsel dapat memeriksa "aktor intelektual" yang berada dibalik demo tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang berada di daerah perbatasan dapat kembali hidup normal seperti 42 tahun yang lalu sejak diberikan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
Berdasarkan cacatan sebelumnya, sengketa perbatasan kedua kabupaten ini sudah lama berlangsung dan kini sudah ditangani pemerintah pusat, wilayah ini diperebutkan diduga menyimpan kekayaan sumberdaya alam khususnya pertambangan biji besi dan batubara atau hasil tambang lainnya yang kalau dikelola akan memberikan kekayaan bagi masyarakatnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
