KLHK: Proyek adaptasi perubahan iklim bantu kurangi risiko bencana

KLHK: Proyek adaptasi perubahan iklim bantu kurangi risiko bencana

Direktur Jenderal PPI Ruandha Agung Sugardiman (paling kiri) saat penutupan program proyek APIK di Jakarta, Selasa (18/2/2020). ANTARA/Muhammad Zulfikar/pri.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengatakan proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) dapat membantu pengurangan risiko bencana di Tanah Air.

"Program APIK dirancang untuk dapat diimplementasikan baik di level nasional hingga ke tapak. Ini membantu upaya adaptasi perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana," kata Direktur Jenderal PPI Ruandha Agung Sugardiman saat penutupan program proyek APIK di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan program APIK membantu upaya-upaya tersebut ke dalam proses kebijakan dan perencanaan baik di pemerintah pusat maupun daerah di tiga provinsi yakni Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur.

"Untuk di level provinsi, APIK dirancang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing," katanya.

Misalnya, untuk di Jawa Timur program tersebut fokus pada daerah aliran Sungai Brantas. Kemudian, APIK di Sulawesi Tenggara fokus pada wilayah pesisir dan untuk di Maluku fokus pada wilayah pulau-pulau kecil.

Sejauh ini, ujarnya, capaian-capaian yang telah diraih APIK baik yang dilaksanakan di level nasional maupun provinsi lokasi proyek dapat diapresiasi.

Hasil-hasil dari proyek tersebut dinilai dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan pemerintah serta masyarakat Indonesia terhadap iklim dan bencana.

Secara umum, ia mengatakan proyek APIK merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan "United States Agency for International Development" (USAID) atau lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat.

APIK menjadi salah satu implementasi dari perjanjian bantuan nomor 497-AA-030 antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani pada 2014.

Perjanjian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian antara USAID dengan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mencapai target-target bidang lingkungan hidup pada 2015.

"Sebenarnya program ini akan berlangsung hingga akhir tahun, namun karena ada perubahan di Amerika Serikat, sangat disayangkan APIK harus diakhiri lebih cepat dari waktu yang disepakati," ujarnya.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020