Emil Salim ingatkan Omnibus Law harus seimbangkan tiga aspek

Emil Salim ingatkan Omnibus Law harus seimbangkan tiga aspek

Ekonom senior dan cendekiawan Emil Salim dalam acara Seminar Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial, di Jakarta, Senin (17/2/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior dan cendekiawan Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Emil mengatakan hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan dengan mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disetujui dan diterapkan oleh seluruh negara di dunia sejak 2015 lalu.

“Setelah 2015 dunia sepakat pembangunan itu timbal balik jadi ekonomi masuk ke tabung sosial dan lingkungan sehingga dalam pembangunan ketiganya itu menyatu dalam satu matriks tidak di pisah-pisah,” katanya dalam acara Seminar Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial, di Jakarta, Senin.

Emil menuturkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan memiliki dampak timbal balik dalam penerapannya sehingga prioritas pemerintah harus menyertakan ketiga aspek tersebut.

“Ada timbal balik antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak lagi dipisahkan sebab dalam membangun itu bukan ekonomi berdiri sendiri tapi akan berdampak ke lingkungan juga,” katanya.

Oleh sebab itu, Emil yang merupakan Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia menegaskan terlepas dari upaya untuk menarik investor ke tanah air, Omnibus Law juga harus mengedepankan dua aspek lainnya agar memiliki manfaat lebih.

“Maka lebih baik di dalam satu lagu bersama, jangan satu lagu keroncong, satu lagu jazz, tidak baik. Harus sinkronisasi tetapi di dalam sinkronisasi jangan dipilah-pilah,” katanya.

Ia mencontohkan, masalah lingkungan seperti perubahan iklim yaitu salah satunya disebabkan oleh penggunaan sumber daya energi batu bara yang sebenarnya dilakukan untuk menunjang perekonomian.

Ia melanjutkan, bencana alam atau masalah lingkungan tersebut nantinya juga akan berdampak pada perekonomian itu sendiri sehingga jika tidak diseimbangkan maka upaya yang telah dilakukan akan sia-sia.

“Terlepas dari pengusaha tapi kalau hanya ekonomi dan tidak mengindahkan bahwa mengolah sumber daya alam ada dampaknya bagi lingkungan nanti lingkungan ini menimbulkan biaya dan pukulan sehingga pertumbuhan ekonomi terganggu,” tegasnya.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan itu mengaku mengikuti pembicaraan terkait Omnibus Law yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan ia berharap beleid tersebut dapat mengedepankan konsep SDGs.

“Saya mengikuti komentar wawancara Jokowi di pelabuhan udara, Beliau katakan prioritas sekarang pada ekonomi. Saya rasa Beliau ketinggalan bahwa konsep pembangunan sekarang tidak lagi dipilah-pilah,” katanya.

Baca juga: Pemerintah resmi ubah nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Baca juga: Adeksi dukung Omnibus Law untuk tertibkan perda yang tumpang tindih
Pewarta : Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020