Agar adaptasi berhasil, maka adaptasi harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, rumah tangga, kabupaten, kota, provinsi, nasional hingga regional dan global.
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gusti Ayu Surtiari mengatakan adaptasi ke depan harus transformatif dan tidak bisa dilakukan seperti biasa atau "business as usual", serta bersifat jangka panjang dan memperhitungkan perubahan iklim perlu dilakukan untuk dapat menghadapi bencana banjir.

"Adaptasi dapat dilakukan dengan mengurangi keterpaparan atau meningkatkan kapasitas menghadapi banjir, atau menurunkan sensitifitasnya," kata Ayu dalam konferensi pers di LIPI, Jakarta, Selasa.

Agar adaptasi berhasil, maka adaptasi harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, rumah tangga, kabupaten, kota, provinsi, nasional hingga regional dan global.

Hal ini dikarenakan masing-masing level memiliki rasionalitas untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan untuk beradaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Baca juga: Pemerintah tinjau ulang rencana adaptasi perubahan iklim
Baca juga: Teknologi bantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Ayu menekankan seluruh level tersebut harus sinergis dan tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Dengan bertindak sinergi dan sejalan ini, maka kapasitas menghadapi bencana banjir akan maksimal. Misalnya, adaptasi di tingkat pemerintah tidak menghambat adaptasi oleh individu atau rumah tangga, dan sebaliknya. Adaptasi ini merupakan suatu penyesuaian atau suatu tindakan untuk mengurangi kerentanan dan keterpaparan dari bencana.

"Adaptasi itu idealnya adalah selain kita bertindak untuk menghadapi resiko banjir, kita juga harus memikirkan dampak yang kita akan dapatkan baik itu ekonomi maupun sosial.

Ayu mengatakan hal yang lebih penting untuk dibangun agar adaptasi terhadap bencana bisa transformatif adalah memiliki keinginan kuat untuk beradaptasi dan menyadari bahwa adaptasi itu penting dan harus dilakukan bersama-sama.

Semua elemen masyarakat harus memiliki paradigma dan persepsi yang sama bahwa adaptasi penting, tidak bisa lagi hanya sekadar mitigasi bencana, serta harus menyadari bahwa bencana banjir adalah bahaya bukan menganggapnya hanya sebagai fenomena rutin. Tindakan adaptasi sangat ditentukan oleh persepsi budaya dan juga informasi yang diterima.

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mendapatkan informasi yang tepat sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar, dan berdasarkan pemahaman ini masyarakat akan sadar dan bertindak untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, meningkatkan kapasitas adaptasi serta mampu mengurangi sensitivitas dan keterpaparan terhadap bencana.
Baca juga: Peneliti: Indonesia perlu fokus pada adaptasi iklim
Baca juga: LIPI dorong kebijakan inklusif RAN adaptasi perubahan iklim

Saat ini, menurut Ayu, persepsi tentang adaptasi terhadap bencana di berbagai level mulai dari individu, rumah tangga sampai dengan level provinsi dan nasional masih berbeda, yang terlihat dari persepsi mereka melihat bahaya banjir itu masih berbeda-beda, ada yang menganggap bahaya l dan ada juga yang menganggap kejadian biasa sehingga strateginya masih berbeda-beda. Padahal, adaptasi yang ideal harus dilakukan sejalan mulai dari akar rumput sampai level nasional.

Dengan memperhatikan perubahan iklim dan ancaman bencana, maka adaptasi tidak bisa dilakukan seperti biasa atau 'business as usual' atau hanya disandingkan dengan program rutin biasa sehingga terlihat tidak diprioritaskan, tapi harus ada transformasi, yakni melibatkan masyarakat dalam adaptasi apapun, berjalan bersatu padu dengan persepsi yang seragam serta memperhitungkan dampak perubahan iklim.

Misalnya adaptasi yang business as usual adalah sekadar membangun tanggul supaya ada tanpa memikirkan potensi dampak perubahan iklim jauh ke masa depan. Tanggul tersebut dibuat dengan tinggi satu meter dan ketebalan 50 cm, padahal satu tahun atau beberapa tahun kemudian tanggul jebol. Tanggul jebol ini akan menjadi semacam tsunami yang bisa memperparah kerugian dan kerusakan serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar tanggul. Ini justru menunjukkan adaptasi yang tidak atau kurang tepat serta tidak berkelanjutan semacam ini dapat meningkatkan resiko bencana.

Di lain sisi, adaptasi transformatif adalah mengambil keputusan pembangunan tanggul dengan memperhatikan pertimbangan secara menyeluruh termasuk potensi dampak perubahan iklim yang harus diantisipasi, misalnya tanggul dibangun dengan mempertimbangkan faktor air laut naik dan curah hujan yang ekstrem maka perlu tanggul yang lebih tinggi dan tebal, sehingga dibangun tanggul dari yang biasanya tinggi satu meter menjadi dua meter, dari yang tebalnya 50 cm menjadi satu meter, agar tanggul kokoh, jadi ketika ada limpahan air tak terduga banyaknya, tanggul tidak langsung jebol.

Adaptasi tranformatif juga menekankan peningkatan pelibatan seluruh masyarakat dalam menghadapi banjir dan menjalankan kegiatan adaptasi terhadap bencana, arus informasi yang jelas dan sampai ke level individu warga bukan hanya sebatas kepala desa dan tokoh-tokoh di desa, serta dialog dengan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk program pengendalian banjir yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak ada hambatan atau keengganan untuk menjalankan program pengendalian banjir itu.
Baca juga: Kapasitas masyarakat didorong beradaptasi terhadap perubahan iklim
Baca juga: Pemerintah naikkan anggaran mitigasi-adaptasi perubahan iklim

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020