Seoul (ANTARA) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan "langkah-langkah positif dan ofensif" untuk menjamin kedaulatan dan keamanan negara.

Seruan itu disampaikan Kim  dalam rapat penting Partai Buruh Korea, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Senin.

Kim mengadakan pertemuan para pejabat tinggi partai pada Sabtu (28/12) untuk membahas masalah-masalah kebijakan penting menjelang tenggat akhir tahun bagi Amerika Serikat untuk melunakkan pendiriannya dalam perundingan denuklirisasi yang macet.

Pada sesi hari Minggu (29/12), Kim  menyarankan agar tindakan dijalankan dalam urusan luar negeri, industri amunisi dan angkatan bersenjata.

Pertemuan Komite Pusat Partai yang ketujuh menjadi sidang pleno terbesar sejak pertemuan pertama pada tahun 2013 di bawah Kim, menurut Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani urusan antar-Korea.

Organisasi pembuat kebijakan utama itu menghadirkan hingga 300 peserta. Sebelumnya, Komite melakukan pertemuan pada 2018 dan April tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil.

Baca juga: Jelang akhir tahun, Kim Jong Un adakan rapat pleno partai buruh Korea

KCNA mengatakan rapat itu masih berlangsung. Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kalinya berlangsung lebih dari satu hari sejak Kim mengambil alih kekuasaan pada akhir 2011, ujar juru bicara kementerian Lee Sang-min.

"Dengan 'langkah-langkah positif dan ofensif,' itu mungkin berarti tindakan yang sangat provokatif untuk Amerika Serikat dan juga Korea Selatan," kata Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas studi Korea Utara di Seoul.

Korea Utara telah mendesak Washington untuk menawarkan pendekatan baru untuk melanjutkan negosiasi,  juga memperingatkan AS bahwa Pyongyang akan mengambil langkah baru jika Amerika Serikat gagal memenuhi harapannya.

Komandan militer AS mengatakan langkah itu bisa mencakup pengujian rudal jarak jauh, yang telah ditangguhkan Korea Utara sejak 2017, bersamaan dengan uji hulu ledak nuklir.

Washington akan "sangat kecewa" jika Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh atau nuklir.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan pada Minggu bahwa AS akan mengambil tindakan yang tepat sebagai kekuatan militer dan ekonomi terkemuka.

Amerika Serikat telah membuka saluran komunikasi dengan Korea Utara dan berharap Kim akan menindaklanjuti komitmen denuklirisasi yang dibuatnya di KTT dengan Presiden AS Donald Trump, kata O'Brien.

Baca juga: Utusan AS kunjungi Seoul menjelang tenggat pembicaraan Korut


Ekonomi Independen

Ekonomi Korea Utara tampaknya menjadi agenda pokok lainnya yang dibahas pada sesi hari kedua.

Ekonomi Korut terkena sanksi internasional atas program senjata nuklirnya.

KCNA mengatakan Kim membahas masalah manajemen negara dan ekonomi sejalan dengan kampanyenya untuk membangun "ekonomi independen".

Kim "menyampaikan tugas untuk segera memperbaiki sektor industri utama ekonomi nasional yang lumpuh," kata KCNA.

Baca juga: Cabut sanksi Korut, Rusia-China adakan lebih banyak pertemuan

Di New York, para anggota Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan informal pada Senin untuk melihat proposal Rusia dan China terkait peringanan sanksi terhadap Korea Utara.

Rusia dan Cina mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB awal bulan ini, yang akan mencabut beberapa sanksi dalam upaya untuk memulai pembicaraan denuklirisasi.

Langkah itu dipandang sebagai upaya untuk menciptakan celah dalam kampanye global yang dipimpin AS untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program persenjataannya di tengah kemajuan negosiasi yang lemah.

Sumber: Reuters

Baca juga: Korsel: Pembicaraan yang macet dengan AS tidak baik buat Korut

Baca juga: Korea Utara peringatkan AS dapat 'bayar mahal' buat kecaman HAM

 

Upaya membangun perdamaian dan Denuklirisasi di semenanjung Korea

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019