Staf Ahli Kemenkopolhukam: Bela negara bukan hanya militer

Staf Ahli Kemenkopolhukam: Bela negara bukan hanya militer

Ilustrasi penggemblengan kader-kader bela negara. Program Bela Negara adalah program sangat besar dan menyeluruh serta marathon yang dilakukan Kementerian Pertahanan. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Kemenko Polhukam DR Sri Yunanto MSi, mengatakan bahwa bela negara tidak hanya militer yang terlibat, tetapi seluruh komponen bangsa harus dan wajib untuk ikut serta dalam mengatasi masalah bangsa.

"Dimensinya bermacam-macam, misalnya dari segi keamanan, yang mana keamanan ini sudah bergeser. Kalau dulu ancaman tradisional, militer, yang berkaitan dengan kedaulatan. Tetapi sekarang ini sudah bergeser ke non-tradisional, seperti terorisme, narkoba, penyelundupan, lalu illegal logging, pencurian ikan. Yang mana itu semua adalah ancaman-ancaman terhadap negara,” ujar DR. Sri Yunanto, M.Si, di Jakarta, Sabtu, demikian keterangan tertulis yang diterima ANTARA.

Di era saat ini, menurut dia, radikalisme menjadi salah satu tantangan yang merongrong persatuan dan kesatuan. Untuk itu, menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan bela negara.

Lebih lanjut peraih gelar Master dari Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa untuk melakukan bela negara, harus memahami dulu tentang negara ini, tentang ideologi bangsa ini yaitu Pancasila untuk kemudian melawan radikalisme.

"Paham radikal itu adalah ancaman terhadap ideologi bangsa, karena itu ada kaitannya dengan faktor Kebhinnekaan, toleransi dan harmoni. Dengan kita memahami Pancasila dan melakukan bela negara dimana kita tadi punya rasa memiliki, maka bela negara ini bentuknya adalah melawan radikalisme itu dalam segala dimensinya seperti intoleransi dan terorisme,” tutur pria yang juga pernah menjadi staf Ahli di Kedeputian I BNPT itu.

Oleh sebab itu Yunanto mengungkapkan pentingnya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sehingga masyarakat dapat memaknai arti sebenarnya dari bela negara itu sendiri. Karena selama ini bela negara selalu dipahami dengan militeristik.

"Padahal bela negara itu mempunyai spektrum yang sangat luas. Sekarang dengan adanya instruksi presiden (inpres) terkait bela negara itu maka masyarakat terutama generasi muda bisa untuk lebih memahami makna daripada bela negara itu,” ucap pria yang juga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.

Selain itu menurutnya, pemerintah memegang peranan sentral untuk menggunakan bela negara dalam melawan ideologi yang mengancam Pancasila seperti radikalisme.

Yunanto mengapresiasi program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) milik BNPT yang ada di seluruh provinsi yang dalam hal ini telah merangkul komponen masyarakat untuk bersama-sama melawan radikalisme tersebut.

Selain itu, Yunanto juga menyampaikan apresiasinya terhadap Pusat Media Damai (PMD) BNPT yang efektif dalam mengajak generasi muda melakukan penyebaran pesan-pesan perdamaian untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal dan terorisme melalui dunia maya.

"Peran dari Pusat Media Damainya BNPT ini saya kira sangat bagus dan harus terus dilanjutkan. Tetapi memang ke depannya harus lebih banyak melibatkan komunitas-komunitas. Jadi partisipasi daripada masyarakat dengan mengajak pelajar dan mahasiswa untuk bersama-sama atau berpartisipasi yang mungkin bisa digalang melalui kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh PMD ini," ucapnya.

Baca juga: Bupati Jember: SDM tidak boleh kehilangan ideologi Pancasila

Baca juga: Pancasila dan bela negara upaya mengatasi perdagangan manusia

Baca juga: APTH Muhammadiyah bertemu Mahfud, bahas soal Pancasila

Pewarta : M Arief Iskandar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019