Pihak yang dirugikan atas hal ini tentu termasuk petani. Apalagi kalau ada impor, tentu nantinya akan memengaruhi harga dan itu merugikan petani
Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior dan cendekiawan Emil Salim menilai adanya 20.000 ton beras yang harus dimusnahkan oleh Perum Bulog membuktikan adanya kekeliruan dalam hal kebijakan pangan di Indonesia.

"Ini kan berarti kebijakan pangan, produksi pangan, perdagangan pangan dan impor pangan tidak berada pada jalur yang benar," kata dia di Jakarta, Selasa.

Ia mempertanyakan hal yang menyebabkan stok-stok beras yang berada di Bulog itu menjadi busuk. Sebab hal itu menunjukkan adanya perkiraan untuk pengadaan stok beras yang keliru sehingga tidak terpakai.

"Pihak yang dirugikan atas hal ini tentu termasuk petani. Apalagi kalau ada impor, tentu nantinya akan memengaruhi harga dan itu merugikan petani," kata guru besar bidang ekonomi Universitas Indonesia itu.

Bahkan, ia mengatakan dirinya memerhatikan nilai tukar petani dan palawija dalam empat tahun terakhir yang menunjukkan nilai yang diterima petani lebih kecil dari yang dibayarkan termasuk biaya hidup.


Baca juga: Bantah buang beras, Dirut Bulog: Beras turun mutu akan dilelang
Baca juga: Buwas beberkan alasan beras 20.000 ton turun mutu


Sehingga dalam empat tahun terakhir, nilai tukar petani justru merugikan petani itu sendiri dan hal inilah yang perlu diperbaiki ke depan.

Selain itu, dalam keadaan merugikan petani, harga beras Indonesia di luar negeri malah menunjukkan angka lebih mahal dibandingkan beras Vietnam sehingga hal itu cukup membingungkan.

"Nah kalau di sini petani rugi sedangkan beras dijual lebih mahal di luar negeri, lalu surplusnya kemana? Ditambah lagi stok beras lantas juga dimusnahkan," ujar dia.

Keadaan tersebut seharusnya perlu dikaji lebih jauh karena ditakutkan terdapat hal-hal yang tidak beres termasuk kajian terkait penyebab stok beras sampai tidak layak dan mesti dimusnahkan.

Termasuk pula kaitannya dengan ada tidaknya impor beras beserta harga yang ditetapkan atas beras Indonesia di dalam dan di luar negeri juga perlu dikaji.

Sebelumnya, Perum Bulog meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran kepada BUMN tersebut untuk kebijakan disposal atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya 20.000 ton beras dari stok cadangan beras pemerintah akan dimusnahkan. Stok beras tersebut senilai Rp160 miliar dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram.

Baca juga: Pengamat harapkan manajemen penyimpanan beras Bulog lebih memadai
Baca juga: 20.000 ton beras harus dimusnakan, Bulog minta Kemenkeu anggarkan dana

 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019