Kembalinya mereka ke negara-negara masing-masing menjadi isu penting setiap negara, mengingat ancaman serius terorisme. Untuk itu, kerja sama antarnegara baik multilateral maupun bilateral menjadi sangat penting, termasuk dengan Negara Ceko, demikian keterangan tertulis BNPT yang diterima, Rabu.
Baca juga: BNPT ingin kerjasama dengan Denmark tanggulangi radikalisme
Baca juga: BNPT sebut pemulangan WNI mantan ISIS tunggu keputusan pemerintah
Baca juga: BNPT reedukasi napi terorisme dengan wawasan kebangsaan
Pembicaraan terkait kerja sama tersebut dilaksanakan Kepala BNPT Suhardi Alius saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri republik Ceko Jakub Kulhanek di kantornya, Praha, Jumat (29/11) lalu.
"Tentunya penting sekali bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam rangka berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait penanganan FTF tersebut,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius, dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT didampingi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Budiono Sandi dan Direktur Kerjasama Bilateral Kris Erlangga.
Pada kesempatan tersebut, Suhardi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini juga belum mengambil keputusan politik untuk menerima kembalinya FTF dari medan konflik walaupun Indonesia memiliki sekitar 500 FTF di Suriah termasuk wanita dan anak-anak.
"Tentunya jumlah tersebut sebenarnya kalau dipersentasi dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan FTF dari negara bekas Uni Soviet yang mencapai 10.000 dan FTF dari Xin Jiang, China yang mencapai 5000 orang," ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI tersebut.
Namun demikian Kepala BNPT mengatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban apapun. Ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan teroris yang terjadi di Selandia Baru, Sri Lanka dan di Texas AS.
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek yang dalam kesempatan tersebut didampingi antara lain oleh Direktur Dinas Intelijen Republik Ceko sangat senang bisa bertemu dengan Kepala BNPT. Menurutnya masalah terorisme ini telah menjadi masalah global yang hanya bisa diatasi melalui kerjasama internasional
"Walaupun letak geografi antara Ceko dan Indonesia sangat jauh, namun seluruh dunia mengakui bahwa teroris tidak mengenal batas negara. Seluruh komunitas internasional dituntut untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme. Dan kami bersyukur bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia," kata Jakub Kulhanek.
Dirinya mengatakan bahwa Republik Ceko sangat berharap dapat bekerjasama lebih serius dengan pemerintah Indonesia. Bahkan draft MoU yang disampaikan oleh BNPT telah dipelajari dan dikoreksi di beberapa pasalnya. Pemerintah Ceko sedang menyusun bentuk penandatanganan kesepakatan kerjasama lebih luas yang tidak hanya mencakup terorisme, karena selama ini Indonesia dan Republik Ceko juga telah menjalin kerjasama antar-kepolisian terutama dalam bidang penanganan pencarian DPO dan orang hilang.
"Karena kami (Ceko) merupakan anggota Uni Eropa dan masuk dalam koalisi NATO yang mengandalkan Badan Intelijen dan Kepolisian dalam menangani terorisme serta melindungi warga Ceko dari ancaman ekstremisme kekerasan," kata Jakub.
Republik Ceko tidak memiliki lembaga penanggulangan terorisme yang terpusat seperti BNPT. Terorisme di Republik Ceko ditangani oleh Badan Intelijen Domestik dan Luar Negeri, serta Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
