Peneliti: Kalbar capai bonus demografi pada tahun 2020

Peneliti: Kalbar capai bonus demografi pada tahun 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional bertema "Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju Pada RPJMN 2020-2024", di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Syaiful Hakim

Pontianak (ANTARA) - Ketua Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Tanjungpura (Untan)  Pontianak, Fariastuti menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan mulai capai bonus demografi pada tahun 2020.

"Artinya saat ini sedang mengarah ke sana, dengan jumlah pendududk usia produktif (15-64 tahun) lebih cepat pertambahannya dibanding yang non produktif. Hingga akhirnya nanti jumlah penduduk yang produktif melebihi yang non produktif," kata Fariastuti di Pontianak, Selasa.

Saat ini, menurut dia, rata-rata lama sekolah Kalbar masih rendah yaitu laki-laki 7,61 tahun, perempuan 6, 62 tahun artinya masih belum tamat SMP. Sementara itu jumlah kesempatan kerja dan upah di Kalbar masih terbatas. "Mereka yang pendidikannya lebih tinggi cenderung bekerja di dalam negeri untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah sebagian harus mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia," katanya.
Baca juga: Memetik bonus demografi dengan pengendalian kependudukan

Ia menilai bonus demografi jika tidak disertai kesempatan kerja yang cukup akan semakin mendorong anak-anak muda terutama yang pendidikannya rendah, akan selalu berusaha bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia dengan cara apapun, bahkan sebagian mereka adalah TKI ilegal.

Fariastuti juga mengatakan, pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang cukup harus dilakukan oleh perintah. Antara lain dengan tidak mengekspor bahan mentah, tapi diproses lebih lanjut sehingga industri di tanah air berkembang, dengan demikian kesempatan kerja juga akan terbuka.

Menanggapi niat Presiden Joko Widodo yang ingin mengajak DPR RI untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, Fariastuti mengatakan lapangan kerja harusnya diciptakan dengan mekanisme pasar. Dan, kebijakan pemerintah itu bersifat tidak langsung yaitu mendorong terciptanya lapangan kerja.
Baca juga: "Kampus Sehat" untuk menjaga bonus demografi Indonesia dari penyakit

"Pemerintah misalnya tentukan upah minimum yang jauh lebih tinggi di Jawa sehingga industri akan mencari daerah yang biaya tenaga kerjanya lebih rendah. Hal lain yang perlu dibangun yaitu infrastruktur memadai seperti listrik dan jalan, hal itu harus dilengkapi sehingga bisa menarik investor khususnya ke wilayah Kalbar," katanya.

Kemudian lanjutnya, untuk UMKM juga perlu banyak perhatian pemerintah. Bukan hanya modal usaha tapi juga dalam hal pemasaran dan inovasi produk, katanya.

Menurutnya, pelibatan anak-anak muda dalam UMKM di segala sektor juga harus digalakkan. UMKM sangat penting karena bukan hanya ciptakan kerja untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain.

"Masalahnya biasanya anak-anak muda banyak yang perlu belajar dulu dengan bekerja pada orang lain sebelum mereka buka usaha sendiri. Dan menurut saya hal ini memang tidak mudah karena peluang kerja yang saat ini masih sempit," katanya.
Baca juga: Bonus demografi momentum lahirkan SDM industri berbasis inovasi

Mengelola bonus demografi menuju negara maju

Pewarta : Andilala dan Slamet Ardiansyah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019