Menteri yang bergerak di bidang pertanian yang cocok adalah sosok teknokrat yang tahu banyak dunia politik, tahu di sini artinya sang teknokrat luwes dalam bergaul dengan para politikus
Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024, untuk posisi calon menteri pertanian atau mentan disarankan merupakan sosok teknokrat yang supel dalam bergaul dengan para politikus.

"Menteri yang bergerak di bidang pertanian yang cocok adalah sosok teknokrat yang tahu banyak dunia politik, tahu di sini artinya sang teknokrat luwes dalam bergaul dengan para politikus," ujar pengamat  ekonomi dari Indef, Rusli Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Struktur kabinet sedang disempurnakan

Rusli menjelaskan bahwa alasan posisi mentan baru perlu diisi oleh sosok teknokrat karena tantangan sektor pertanian ke depan yang harus dihadapi yang semakin besar.

Selain teknokrat, calon menteri pertanian dalam pemerintahan baru Presiden Jokowi harus memiliki kemampuan untuk bisa mengambil kebijakan berdasarkan riset atau policy based on evidence.

Sebelumnya, KH Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2019—2024 pada Pemilu 2019 mengatakan bahwa penyusunan struktur kabinet masih dalam penyempurnaan sehingga belum dapat diumumkan.

Baca juga: LIPI: Menteri kabinet Jokowi harus eksekutor sejati

Ma'ruf meminta publik bersabar menanti nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bila saatnya sudah tepat, dia memastikan nama-nama jajaran kabinetnya akan diumumkan secara terbuka di hadapan masyarakat.

Baca juga: Pengamat : Jokowi pilih menteri yang mampu tingkatkan daya saing SDM

Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan.

Dia mengatakan PDIP mempersilakan apapun keputusan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena hak prerogatif presiden.

Baca juga: Jokowi pastikan tetap ada orang Papua di kabinet
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019