Dukung ibu kota baru, Sukanto Tanoto tunggu arahan pemerintah

Dukung ibu kota baru, Sukanto Tanoto tunggu arahan pemerintah

Foto aerial proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Gerbang tol di Samboja akan menjadi salah satu akses masuk ke wilayah calon ibu kota negara dari arah Samarinda ke Balikpapan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj

Jakarta (ANTARA) - Pengusaha nasional Sukanto Tanoto menunggu arahan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Menurut informasi yang kami terima baru-baru ini, lokasi ibu kota baru akan berada di dalam area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Kami mendukung rencana tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah,” kata Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana, di Jakarta, Kamis.

PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun di Kalimantan Timur, merupakan pemasok strategis dengan kontribusi yang signifikan terhadap anak usaha APRIL, PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

Agung mengakui bahwa akan ada dampak pada kegiatan operasional perusahaan. Saat ini, pihaknya tengah mengukur dampak terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

“Namun, kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangan dan solusi terbaik dalam hal ini,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu: pengelolaan aset negara di Jakarta tunggu aspirasi pemda

Baca juga: Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR bahas hasil kajian dari pemerintah

Baca juga: Pengamat: Pemerintah perlu bentuk pusat informasi pemindahan ibu kota


Sukanto Tanoto merupakan pendiri Grup Royal Golden Eagle (RGE) yang mengelola kelompok perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur berbasis sumber daya alam. Salah satunya adalah APRIL Group yang memproduksi bubur kertas dan kertas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa calon lokasi Ibu Kota RI berada di Kecamatan Sepaku yang masih berstatus hutan tanaman industri (HTI) di area operasional ITCI Hutani Manunggal (IHM).

Dia mengatakan proses lebih lanjut akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini akan diproses KLHK. Pemerintah punya kebutuhan untuk membangun ibu kota baru dengan menggunakan lahan yang kebetulan konsesinya dikelola swasta, lahannya bisa kita ambil alih,” jelas Bambang.

Bambang memperkirakan kebutuhan luas lahan sebesar 6.000 ha untuk tahap pertama.
Pewarta : Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019