Usia pernikahan perempuan 19 tahun kurangi risiko kematian saat hamil

Usia pernikahan perempuan 19 tahun kurangi risiko kematian saat hamil

Menteri PPPA Yohana Yembise dalam rapat kerja membahas usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9). (ANTARA/Katriana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun diusulkan demi mengurangi risiko kematian saat kehamilan.

"Dari aspek kesehatan, batas minimal usia perkawinan juga didasarkan pada bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10-14 tahun mempunyai risiko kematian lima kali daripada perempuan usia 20-28 tahun," kata Menteri PPPA Yohana Yembise dalam rapat kerja membahas usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama Baleg DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Kamis.

Kematangan serviks perempuan, kata dia, adalah pada usia 19 hingga 21 tahun. Karena itu, pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah pada usia 20-35 tahun.

Selain dari aspek kesehatan, usulan revisi batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun juga mempertimbangkan aspek agama, merujuk agama Islam yang meliputi tujuh argumen.

"Pertama tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa atas dasar kasih sayang," katanya.

Baca juga: Pemerintah ajukan satu pasal dalam perubahan UU Perkawinan

Berikutnya adalah guna menaati perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah dan perintah untuk menjadi umat terbaik dengan berperan aktif.

Selanjutnya adalah demi menjauhi larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dan mematuhi perintah agar menggunakan wewenang secara adil.

Selain itu, usulan tersebut juga untuk mengikuti perintah untuk berlaku adil dan berbuat baik dan anjuran untuk menuntut ilmu.

Sementara itu, usulan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mempertimbangkan aspek pendidikan.

"Di mana sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun," tuturnya.

Apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan tersebut dipertahankan, maka anak perempuan, kata dia, tidak dapat menikmati hak-hak konstitusional mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Baca juga: Menteri Yohana sebut UU Perkawinan sudah tidak relevan
Pewarta : Katriana
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019