PLN perlu perkuat infrastruktur cegah pemadaman listrik

PLN perlu perkuat infrastruktur cegah pemadaman listrik

Ilustrasi jaringan listrik. (en.wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA) - PLN diharapkan ke depannya agar dapat benar-benar memperkuat infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mencegah peristiwa pemadaman listrik yang menimpa kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, beberapa waktu lalu.

"Kejadian black out atau padamnya listrik secara massal yang melanda Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten beberapa waktu lalu, sempat disebut sebagai black out 4.0. Ini menunjukan infrastruktrur digital dan infrastruktur lain yang sangat rapuh, sewaktu-waktu bisa lumpuh dengan mudah," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan peristiwa pemadaman massal yang melanda wilayah yang sangat luas dan dengan waktu yang cukup lama sehingga banyak warga kembali menyalakan lilin.

Menurut dia, peristiwa tersebut harus dilihat sebagai sebuah perspektif yang besar, terutama bila disorot dari konsep Industri 4.0 yang kerap didengungkan pemerintah.

"Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadi omong kosong tanpa adanya listrik, infrastruktur tradisional yang merupakan layanan dasar seperti listrik dan BBM," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa infrastruktur layanan dasar seperti untuk jaringan listrik harus dapat dipastikan berkelanjutan.

Sebagaimana diwartakan, heboh pemadaman listrik yang berlangsung lama di DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada 4-5 Agustus silam, diharapkan dapat membuat Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kembali dilirik.

"Blackout yang terjadi kemarin kan menjadi satu pukulan tersendiri. Diharapkan dengan ini paling tidak EBT ini tidak lagi menjadi anak tiri dari pemerintah tetapi ke depan bisa menjadi skala prioritas lah karena tren dunia kan beralih ke EBT," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan saat dihubungi, Rabu (7/8).

Pemadaman listrik tersebut disebabkan adanya gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap tower di Daerah Gunung Pati, Semarang, sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait peristiwa tersebut.

Mamit mengakui tidak yakin target penggunaan EBT sebesar 23 persen akan tercapai pada 2025, tapi setidaknya ia berharap dengan adanya kejadian pemadaman tersebut akan mendorong pengembangan EBT dari para pengambil keputusan.

Dalam pandangan Mamit, dibutuhkan political will dari pemerintah untuk dapat mengembangkan EBT, seperti dengan merampungkan pembahasan Undang-undang EBT.

Ia menyadari bahwa kendala investasi EBT saat ini masih sangat besar, sedangkan untuk pembelian dari PLN cenderung kecil. Sehingga dari sisi keekonomian untuk mencapai Break Even Point (BEP) cukup lama.

Baca juga: Tim investigasi mintai keterangan 20 saksi soal padam listrik
Baca juga: KKI-YLKI usul adanya panitia pembayaran ganti rugi pemadaman listrik
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019