Denpasar (Antara Bali) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong pemerintah daerah proaktif menangani penderita gangguan jiwa yang menjadi korban pemasungan oleh keluarga.
"Kami inginkan komitmen pemerintah daerah terkait pemasungan ini bisa direalisasikan. Pemasungan adalah tindakan yang melanggar HAM," kata Komisioner Komnas Ham Siane Indriani saat menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan jajarannya, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya tidak memungkiri bahwa tidak gampang memberikan pemahaman pada pihak keluarga agar tidak memasung anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Padahal pemasungan merupakan bentuk penyiksaan dan bisa terkena ancaman pidana.
"Apalagi penanganan terhadap penderita gangguan kejiwaan memang tidak gampang. Masyarakat juga ada yang menganggap gangguan jiwa itu sebagai kutukan, tidak bisa disembuhkan dan membuat malu keluarga," ucap Siane.
Menurut dia, harus ada upaya-upaya efektif khususnya pemahaman bahwa sesungguhnya gangguan jiwa bisa diobati.
Siane tidak memungkiri bahwa selama ini sudah ada berbagai program yang dilakukan Pemprov Bali untuk penanganan penderita gangguan jiwa, khususnya yang mengalami pasungan. Namun, pihaknya melihat masih ada semacam rantai yang terputus.
"Oleh karena itu sebaiknya dapat mengoptimalkan peran dari garda-garda terdepan seperti puskesmas, kepala desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kalau tidak proaktif, terkadang penderita gangguan jiwa itu sengaja disembunyikan oleh pihak keluarga," katanya.
Terkait dengan rencana dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk memberikan bantuan bedah rumah bagi penderita gangguan jiwa dari keluarga miskin supaya mereka tidak dipasung juga direspons positif.
"Tetapi harus dibarengi komitmen juga dari pihak keluarga bahwa yang menderita gangguan jiwa harus mengikuti prosedur pengobatan rutin di RS. Jangan sampai upaya bantuan menjadi kontraproduktif," ucapnya.
Berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dalam enam tahun terakhir (2011-2016), jumlah pasien pasung yang ditangani pihaknya cenderung mengalami peningkatan, yakni pada 2011 (35 pasien), 2012 (32), 2013 (34), 2014 (45), 2015 (50) dan untuk tahun ini hingga 21 Juni sudah ada 20 pasien. (WDY)
Komnas HAM Dorong Pemda Proaktif Tangani Pemasungan
Jumat, 24 Juni 2016 17:40 WIB