Nusa Dua, Bali (Antara Bali) - Penyelenggaraan Forum Demokrasi Bali ke-8
(Bali Democracy Forum) sebagai agenda tahunan untuk mempromosikan
demokrasi di Asia Pasifik, mendapat sambutan baik dari berbagai negara.
Wakil Menteri untuk Asia Pasifik Republik Islam Iran Ebrahim
Rahimpur dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI
A.M. Fachir mengatakan bahwa Iran selalu aktif berpartisipasi dalam
ajang demokrasi tersebut, bahkan mantan Presiden Iran Mahmoud
Ahmaddinejad menghadiri BDF ke-5 pada 2012.
"Iran melihat (BDF) ini ide bagus untuk mempromosikan nilai-nilai
demokrasi tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di negara-negara
Islam," ujar Wamenlu A.M. Fachir usai pertemuan bilateral di sela-sela
acara BDF di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Salah satu hasil perkembangan demokrasi yang sangat dirasakan Iran yaitu pencabutan sanksi ekonomi internasional.
Seiring bertambahnya minat berbagai negara untuk melihat peluang
ekonomi di Iran, Wakil Menteri Ebrahim mengundang Indonesia untuk ikut
bekerja sama dalam bidang ekonomi.
"Kami katakan bahwa Presiden Joko Widodo merencanakan berkunjung ke
Iran pada paruh pertama 2016 untuk memenuhi undangan Presiden Hassan
Rouhani. Kunjungan itu juga untuk menindaklanjuti sejumlah rencana kerja
sama yang sudah dilakukan oleh sejumlah menteri Indonesia yang
berhubungan dengan Iran seperti Menteri ESDM dan Menteri Keuangan," kata
Fachir.
Seperti halnya Iran, Namibia juga menilai penyelenggaraan BDF dapat
digunakan untuk menerjemahkan hubungan baik dalam bidang politik menjadi
kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia.
Kerja sama perdagangan Indonesia-Namibia, kata Fachir, terbilang
kecil senilai 2,4 juta dolar AS per tahun sehingga perlu ditingkatkan.
"Kita (pemerintah) sebagai fasilitator akan mendorong para pelaku
bisnis untuk merambah ke Namibia karena peluangnya cukup besar dan
pendapatan per kapitanya pun tinggi sekitar 5.700 dolar AS," tutur
Wamenlu Fachir setelah berdialog dengan Wakil Menteri Hubungan dan Kerja
Sama Internasional Namibia Maureen Hinda-Mbazira.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan dan
Timor Leste Moazzam Malik menilai BDF merupakan ide sempurna dengan
mengumpulkan berbagai negara dalam sebuah diskusi tentang pengembangan
demokrasi inklusif dan apa yang mampu dicapai masyarakat melalui
demokrasi.
Menurut dia, Indonesia adalah contoh menonjol sebuah negara
demokratis di Asia dengan populasi mayoritas Muslim dan ekonomi yang
dinamis.
"Kami mendukung BDF, kami rasa upaya Indonesia sebagai penyelenggara
BDF sangat terpuji. Kami siap bekerja sama untuk mendukung proses
demokrasi di Asia Pasifik lewat BDF," tutur Moazzam.
Ia berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar
Negeri bisa terus menyelenggarakan BDF dengan pembahasan yang lebih
substantif dan kesempatan membahas isu-isu kontroversial seperti
ekstresmisme, pluralisme, toleransi, kesesuaian Islam dengan demokrasi,
dan bagaimana warga Muslim hidup dengan nilai-nilai demokrasi. (WDY)
Penyelenggaraan BDF Diapresiasi Berbagai Negara
Jumat, 11 Desember 2015 6:59 WIB