Jakarta (Antara Bali) - Menjelang Pertemuan Tingkat Menteri
Perdagangan "Asia Pacific Economic Cooperation" (APEC) pada 24--25 Mei
2015 di Boracay, Filipina, para pejabat senior dalam Sidang Komisi
Perdagangan dan Investasi telah menyelesaikan enam isu penting yang akan
disepakati para menteri.
"Kelahiran dan keberadaan APEC adalah untuk memelihara dan
memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. Dengan
demikian dukungan APEC bagi penyelesaian perundingan Putaran Doha yang
adil sangatlah penting," kata Direktur Kerja sama APEC dan Organisasi
Internasional Kementerian Perdagangan Deny W. Kurnia, dalam siaran pers
yang diterima di Jakarta, Selasa.
Denny menjelaskan, enam kesepakatan meliputi WTO (Organisasi
Perdagangan Dunia) dan perundingan Putaran Doha, pencapaian Tujuan Bogor
2020, "Free Trade Area of the Asia Pacific" (FTAAP), Program
Keterhubungan (connectivity) APEC 2015--2025 bagi kelancaran perdagangan
dan investasi, internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM), dan
penguatan sektor jasa. "Penguatan WTO dan nasib perundingan Putaran Doha tetap menjadi prioritas," kata Denny.
Agenda dalam Putaran Doha mencakup implementasi Paket Bali yang
dihasilkan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yang terdiri atas
pertanian, fasilitasi perdagangan, pembangunan, serta isu-isu negara
kurang berkembang. Komisi Perdagangan dan Investasi APEC bahkan
menyiapkan pernyataan khusus tentang WTO.
Pernyataan tersebut berisi seruan agar Konferensi Tingkat Menteri
ke-10 WTO di Kenya, Desember 2015, harus berhasil mengembalikan pamor
WTO sebagai lembaga utama pengatur perdagangan antarnegara, yang kini
makin disaingi oleh fenomena seperti "Free Trade Agreement" (FTA).
Selain itu, menurut Deny, Indonesia berkepentingan agar WTO segera
merampungkan Program Kerja Pasca-KTM-9 Bali dan penyelesaian Putaran
Doha yang mengedepankan dimensi pembangunan.
"Liberalisasi sektor pertanian dunia harus mengedepankan pembukaan
pasar bagi produk negara berkembang, perlindungan pasar negara
berkembang, dan penghapusan subsidi di negara maju yang menyebabkan
sektor pertanian mereka memiliki daya saing artifisial," ujar Deny.
Selanjutnya, Deny menegaskan program APEC lainnya adalah
internasionalisasi UKM. Program ini ingin mengupayakan partisipasi UKM
dalam jaringan rantai pasok maupun rantai nilai regional dan global.
Dalam kaitan ini, UKM terus didorong untuk menjadi bagian dari proses
produksi yang kini makin bersifat lintas negara. "UKM harus mendapat akses lebih besar ke jaringan internet dan
informasi pasar, diberikan kemudahan perizinan, ditingkatkan kapasitas
manajemen dan produksinya, serta diberikan kelancaran jaringan
distribusi barang dan jasa," tambah Deny. (WDY)
Sidang Komisi APEC Selesaikan Enam Isu Penting
Selasa, 19 Mei 2015 16:36 WIB