Jakarta (Antara Bali) - Pengamat hukum dari Universitas Hassanudin, Makassar, Margarito,
berpendapat langkah calon presiden Joko Widodo seolah enggan melaporkan
indikasi korupsi Dinas Pendidikan DKI membuktikan pemerintahan bersih
yang sering dia gadang-gadang hanya sebatas retorika semata.
"Rajin bicara tentang pemerintahan yang bersih tapi ketika dia
menemukan hal yang berlawanan dengan itu, di depan mata sendiri dia
diam. Itu sulit dilabeli sebagai pemimpin yang hebat," ujar Margarito,
di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dalam konteks kepemimpinan nasional, masyarakat
merindukan pemberantasan korupsi, pemerintahan yang hebat dan bersih.
Namun, apabila kenyataannya seperti itu maka Jokowi juga tidak dapat
diandalkan.
"Kalau kenyataan, fakta potensi korupsi diam saja, bagaimana kita
bisa andalkan dia punya semangat anti korupsi? Agak susah mengatakan
itu. Maka dia harus jawab. Dia yakinkan kita bahwa dia memang punya
semangat tidak sekedar retorika antikorupsi tetapi betul-betul dia riil
mewujudkannya," kata dia.
Ia mengutarakan semua permainan, atau indikasi penyimpangan,
perencanaan penggunaan uang negara wajib hukumnya bagi Jokowi
memerintahkan Bawasda, dan juga minta BPKP menyelidiki.
"Hasilnya, kalau administrasi selesaikan di dalam. Kalau pidana
kasih KPK, kejaksaan, kepolisian. Harus dilakukan, tidak bisa tidak,"
ujar dia.
Sebelumnya muncul temuan duplikasi anggaran sebesar Rp700 miliar
dan mark up atau penggelembungan anggaran sebesar Rp500 miliar di
instansi tersebut. (WDY)
Pemerintahan Bersih Jokowi Masih Sebatas Retorika
Minggu, 20 April 2014 19:48 WIB