Sukabumi (Antara Bali) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak secara tegas Rencana
Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender, karena tidak sesuai dengan syariat
Islam dan bisa berdampak kepada rumah tangga.
"Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR RI dari PPP
khususnya yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat agar menolak dan
melakukan lobi dengan partai lain agar menggugurkan RUU Keseteraan
Gender tersebut," kata Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP Jabar, Rahmat
Yasin, di Kota Sukabumi, Selasa.
Menurut RY, panggilan akrabnya, seluruh anggota DPR PPP harus
berhati-hati karena saat ini RUU tersebut sedang dibahas di legislatif
dan tidak hanya kader PPP yang harus hati-hati dengan RUU itu tetapi
seluruh umat Islam, karena dengan adanya kesetaraan gender tidak sesuai
dengan syariat Islam.
Bahkan ia mencontohkan, jika ada suami yang menegur istrinya karena
salah, tetapi di UU tersebut tetap masuk dalam kekerasan rumah tangga.
Maka dari itu, RUU tersebut harus dilawan dan siapa lagi yang melawan
selain umat Islam, sebab dengan adanya undang-undang kesetaraan gender
akan banyak permasalahan yang terjadi di negara yang mayoritas Islam
ini.
"RUU tersebut tidak masuk logika dan tidak dibenarkan dalam syariat
Islam, karena sudah jelas perempuan adalah pengikut laki-laki, silahkan
saja UU gender tersebut, apakah mampu seorang istri atau perempuan
menjadi imam, sudah dipastikan tidak mampu. Untuk itu, kami
menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari PPP agar dengan tegas
menolaknya," tambahnya.
Sementara, Anggota DPR RI dari PPP, Reni Marlinawati mengatakan
pihaknya saat ini sedang melobi beberapa partai untuk bersama-sama
menolak RUU tersebut, karena tidak tepat ditetapkan di Indonesia yang
mayoritas warganya adalah umat Islam. (WDY)
PPP tolak RUU kesetaraan gender
Rabu, 16 April 2014 14:08 WIB