Wagub Bali minta instansi petakan sumber daya penanganan kebakaran

Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta instansi terkait memetakan sumber daya secara menyeluruh guna mengoptimalkan penanganan kebakaran dan penyelamatan di Provinsi Bali.

"Jangan sampai kita memiliki armada, tetapi alat-alatnya tidak pernah diperhatikan atau tidak siap digunakan ketika dibutuhkan, kita harus memastikan semua sumber daya yang ada benar-benar berfungsi," kata Giri Prasta di Denpasar, Rabu.

Ia menyampaikan pemetaan tersebut mencakup jumlah dan lokasi personel, ketersediaan armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis, serta sumber daya pendukung lainnya.

Inisiatif penguatan kolaborasi lintas wilayah dan sektor ini dibangun melalui semangat Samasta Raksa Bali.

Wagub Giri menjelaskan prinsip dasar dari konsep tersebut adalah memastikan Bali diamankan oleh seluruh unsur yang memiliki kemampuan kedaruratan.

Kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan penyelamatan sendiri menurutnya sama sekali tidak mengenal batas administrasi.

Masyarakat yang menghadapi keadaan darurat tidak memikirkan pihak mana yang bertanggung jawab secara administratif.

“Ketika satu kejadian terjadi, masyarakat membutuhkan seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat kita memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan mendukung masyarakat,” tuturnya.

Sumber daya untuk penanganan darurat sebenarnya sudah tersebar luas di berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis, rumah sakit, hingga masyarakat.

Maka itu seluruh kekuatan potensial tersebut harus dihubungkan dan dihadirkan secara bersama-sama dalam satu kesatuan.

“Kekuatan-kekuatan tersebut harus kita hubungkan dan hadirkan secara bersama-sama, inilah semangat yang kita bangun melalui Samasta Raksa Bali,” ujar Giri Prasta.

Samasta dimaknai sebagai seluruh unsur dan kebersamaan, sedangkan Raksa berarti menjaga dan melindungi, konsep ini dipastikan bukan untuk membentuk kewenangan baru ataupun mengambil alih kewenangan instansi yang sudah ada.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga melalui jejaring kerja sama yang terintegrasi.

Apabila suatu daerah membutuhkan bantuan atau peralatan tertentu, daerah lain dapat memberikan dukungan secara cepat, jalur koordinasi dan mekanisme mobilisasi juga harus disiapkan agar penanganan tidak dimulai dari nol saat darurat terjadi.

Pemprov Bali ingin agar hasil rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada diskusi sehingga didorong optimalisasi sarana pendukung seperti ketersediaan hidran dan sumber air di kawasan padat penduduk atau berisiko tinggi.

Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pemeriksaan sarana, edukasi masyarakat, latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel.

Waktu respons dipatok tetap berada di bawah 12 menit dengan memperhitungkan jarak tempuh dan penempatan pos.

Pemprov Bali optimistis pola penanganan terpadu ini dapat menjadi percontohan nasional, sebagai contoh cara kerjanya ketika dinas perhubungan mengatur kelancaran akses, maka kepolisian mengamankan lalu lintas, dan dinas kesehatan memberikan pelayanan medis.

“Artinya, satu kejadian bisa membuat beberapa instansi bergerak bersama, belum lagi dukungan dari TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat, inilah pentingnya kolaborasi semesta,” ujar Wagub Bali.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.