Gianyar, Bali (ANTARA) - Gianyar Kabupaten Gianyar menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar,” kata Anggota DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra di sela rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi soal Raperda APBD 2025 di Gedung DPRD Gianyar, Bali, Jumat.
Ngakan yang mewakili fraksinya menjelaskan penyampaian pandangan tersebut sebagai bagian dari evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan APBD tahun berikutnya.
Dari empat fraksi di kursi legislatif itu, seluruhnya menyatakan menerima rancangan APBD tersebut dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Senada dengan Ngakan, Anggota DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Ariasa juga mengapresiasi Pemkab Gianyar menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Meski begitu, fraksi yang diwakili Ngurah Ariasa menilai opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan APBD, namun anggaran yang telah dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Sementara itu, Anggota DPRD Gianyar lainnya Ida Bagus Gde Suryawan menyebutkan meski menunjukkan komitmen kuat dalam belanja pembangunan dan sosial, namun masih dominan berorientasi input.
“Untuk itu perlu adanya pembenahan ke depan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai identitas daerah,” ucapnya.
Sedangkan fraksi terakhir yang diwakili Anggota DPRD Gianyar Anak Agung Oka Kalam mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi.
Penyampaian pandangan umum DPRD Gianyar itu juga dihadiri Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.
Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra pada Senin (29/6) menjelaskan APBD 2025 mencatat peningkatan pendapatan daerah mencapai Rp3,18 triliun atau naik sebesar Rp205,72 miliar dibandingkan realisasi pada 2024.
Optimalisasi dalam mendata wajib pajak baru ikut mendorong pendapatan asli daerah (PAD) 2025 dengan realisasi sebesar Rp1,99 triliun atau lebih tinggi dibandingkan 2024 mencapai Rp1,68 triliun.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
