Pemkab Buleleng perkuat kerja sama tata kelola hukum tingkat desa

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali terus berupaya memperkuat tata kelola hukum pada pemerintahan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Upaya tersebut kami wujudkan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng," kata Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra saat menghadiri Penandatanganan Naskah Perjanjian Bersama antara pemerintah desa se-Kabupaten Buleleng dengan Kejari Buleleng terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Gedung Gde Manik Singaraja, Kamis.

Dia menilai kerja sama antara Pemkab dan Kajari Buleleng merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di tingkat desa, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan.

Menurutnya, pemerintah desa saat ini mengelola berbagai program pembangunan dan anggaran sehingga membutuhkan pendampingan hukum yang memadai agar setiap kebijakan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kejaksaan Negeri Buleleng yang terus hadir memberikan pendampingan kepada desa. Melalui kerja sama ini, desa tidak hanya mendapatkan pencegahan terhadap potensi masalah hukum, tetapi juga memperoleh ruang konsultasi dan pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi," ujar Bupati Sutjidra.

Sementara itu, Kepala Kejari Buleleng Dicky Darmawan, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel

Menurutnya, melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta pendampingan kepada pemerintah desa guna mencegah munculnya permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa.

"Kerja sama ini bukan bentuk intervensi terhadap pemerintahan desa, melainkan upaya penguatan aspek hukum agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan Kejaksaan Negeri Buleleng semakin kuat sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.