Denpasar, Bali (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memastikan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintahannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Komitmen tersebut disampaikan Jaya Negara saat mengikuti presentasi validasi data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, secara daring di Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Kamis.
Jaya Negara menegaskan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran.
"Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," katanya
Melalui keterbukaan informasi, kata Jaya Negara, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui berbagai platform digital.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.
"Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Dalam presentasi tersebut, Pemkot Denpasar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63.
Sementara, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.
Jaya Negara menilai capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.
"Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai standar serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.
Pewarta: Rolandus NampuEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
