Badan Kesbangpol cabut Surat Tanda Lapor Organisasi Madas di Bali

Denpasar (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali mencabut Surat Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan (STLO) organisasi masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara buntut penolakan masyarakat lokal belakangan.

“Kami cabut STLO merespons tuntutan masyarakat di media sosial, ada beberapa elemen masyarakat yang mengkehendaki keberadaan Madas Nusantara tidak ada di Bali,” ucap Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga.

Suralaga menyampaikan ini di Denpasar, Senin, setelah gelombang penolakan memuncak dengan datangnya puluhan masyarakat yang menolak kehadiran ormas dari luar Bali karena ditakutkan memicu gesekan sosial dan mengganggu kearifan lokal.

Keputusan pencabutan STLO akhirnya diambil berdasarkan rapat bersama Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Kesbangpol Kota Denpasar.

“Sudah ada (keputusan rapat) bahwa kami mengevaluasi STLO yang sudah kami berikan untuk merespons penolakan, kalau ke depannya kami akan lebih seleksif bagaimana tanggapan respons masyarakat, terutama masyarakat yang rentan,” ujarnya.

Untuk saat ini, kata dia, Badan Kesbangpol Bali hanya dapat mencabut STLO ormas Madas Nusantara di Bali, sementara untuk tuntutan membubarkan tidak bisa sebab itu bukan kapasitas mereka.

“Siapa yang membuat itu yang membubarkan, ini karena setiap ormas yang sudah berbadan hukum, ber-SKT, di daerah dia melaporkan dirinya ke pemerintah daerah, jadi kewenangan kami mengeluarkan STLO sebagai pencatatan, kami hanya sebatas mencabut STLO itu,” tutur Suralaga.

Badan Kesbangpol Bali bertugas mencatat, selanjutnya melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara untuk izin pembentukan ormas adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga ia hanya mengajak seluruh elemen bersama-sama mengawasi apabila terjadi hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat.

Salah satu masyarakat yang menolak keberadaan ormas Madas Nusantara di Bali yaitu Nyoman Gede Wismaya mengatakan ia dan puluhan orang lainnya datang untuk menyampaikan keresahannya dengan kehadiran ormas dari luar Bali.

Mereka tidak menolak kehadiran masyarakat Madura di Pulau Dewata karena selama ini kehidupan berjalan baik, namun tidak dengan membentuk kelompok-kelompok sebab di Bali sudah banyak organisasi yang hidup dan mengakar.

“Kami tidak menolak saudara dari Madura yang datang ke Bali mencari rejeki pekerjaan karena mereka sudah cukup aman, tapi yang kami tolak Madasnya, ormasnya, karena melihat kejadian-kejadian saya dengar itu pernah ada, jadi antisipasi,” tuturnya.

Puluhan masyarakat tersebut mengaku sengaja datang ke Kantor Badan Kesbangpol Bali untuk mendengar langsung keputusan pemerintah daerah, apalagi semestinya bukan hal sulit menolak ormas tersebut seperti sebelumnya menolak GRIB Jaya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.