DPRD Bali serap aspirasi asosiasi soal implementasi tata kelola wisata

Denpasar (ANTARA) - Komisi II DPRD Bali menyaring masukan-masukan dari asosiasi pariwisata seperti Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali soal implementasi tata kelola pariwisata di lapangan.

“Masukan dari pelaku industri pariwisata penting karena mereka berhadapan langsung dengan wisatawan dan memahami kondisi riil di lapangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa.

Dewan memandang saat ini Bali membutuhkan tata kelola pariwisata yang lebih adaptif, tertib, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Untuk menjawab ini diperlukan semangat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha sehingga kebijakan yang sudah disahkan selama ini tidak berhenti di atas kertas.

Bagus Linggih menilai regulasi yang sudah dimiliki Bali, seperti perda dan pergub terkait tata kelola pariwisata harus diperkuat melalui pengawasan konsisten serta koordinasi antarinstansi.

Selain itu, keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal juga dinilai penting agar masyarakat Bali tetap menjadi pemain utama di daerahnya sendiri.

“UMKM pariwisata, travel agent lokal, transportasi resmi, hingga pemandu wisata harus mendapat ruang berkembang karena menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi daerah,” ujar Bagus Linggih yang juga Ketua Umum DPD HIPMI Bali itu.

Salah satu isu tata kelola yang mengemuka dalam diskusi DPRD Bali dan ASITA Bali adalah penataan transportasi di kawasan wisata dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Bagus melihat wisatawan saat ini sangat memperhatikan kemudahan akses, kepastian harga, dan rasa aman selama berlibur.

“Wisatawan datang mencari pengalaman yang nyaman, ketika transportasi tertata, pelayanan jelas, dan keamanan terjaga, mereka akan pulang membawa kesan baik,” kata dia.

Untuk mendukung keberlanjutan dalam dunia pariwisata ini, maka penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas.

“Regenerasi pramuwisata, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan adaptasi digital perlu terus didorong agar masyarakat lokal tetap menjadi pelaku utama sektor pariwisata,” tutur politisi muda tersebut.

Ketua ASITA Bali I Putu Winastra kemudian menjelaskan Provinsi Bali sebenarnya sudah memiliki arah kebijakan jelas terkait tata kelola pariwisata melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali serta Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Regulasi tersebut merupakan pijakan agar pertumbuhan pariwisata berjalan selaras dengan budaya, lingkungan, dan kepentingan masyarakat lokal.

Namun ia melaporkan kepada dewan bahwa tantangan terbesar ada pada implementasi di lapangan.

“Di atas kertas, arah kebijakannya sudah matang, tantangan terbesar justru ada pada implementasi di lapangan, masih ada sejumlah persoalan yang terus muncul mulai dari usaha wisata tanpa standar jelas, praktik ilegal, hingga tarik menarik kewenangan antar lembaga,” ujarnya.

Sebagai contoh di beberapa kawasan wisata, persoalan sederhana seperti parkir, tarif transportasi, dan kenyamanan layanan masih kerap ditemui wisatawan, sehingga citra destinasi ikut terdampak.

Oleh karena itu, ASITA Bali juga mendorong perlindungan yang sehat bagi industri lokal agar pelaku usaha Bali dan Indonesia memiliki ruang tumbuh seimbang di tengah kompetisi global.

“Proteksi yang dimaksud bukan menutup persaingan, tetapi menciptakan kesempatan yang adil bagi usaha lokal untuk berkembang,” ucap Winastra.

Terkait Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama wisatawan, para agen perjalanan yang melayani 60 persen dari wisman yang datang ke Bali ini mengakui kesan wisatawan terhadap Bali kerap terbentuk sejak menit-menit pertama tiba di bandara.

“Sering kali 15 menit pertama di bandara menentukan kesan awal wisatawan terhadap Bali, karena itu penataan area penjemputan, transportasi resmi, kebersihan fasilitas, dan kenyamanan terminal sangat penting,” ujarnya.

Selain infrastruktur, soal kebutuhan sumber daya manusia juga penting, regenerasi pramuwisata perlu dipercepat untuk memenuhi kebutuhan pasar berbahasa Italia, Prancis, Spanyol, hingga Mandarin yang terus berkembang.