Layanan publik imigrasi dan pemasyarakatan tetap berjalan saat WFH

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan layanan publik tetap berjalan penuh selama kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan setiap Jumat terhitung efektif mulai 1 April 2026.

"Pelaksanaan WFH oleh pegawai ASN yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif, dengan tetap memperhatikan beban kerja, proporsi pegawai serta tidak mengganggu kelancaran operasional satuan kerja," sebut Menteri Imipas Agus Andrianto dalam surat edaran yang dibagikan dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Kebijakan WFH di lingkungan Kemenimipas itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Imipas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN melalui penerapan WFH dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kemenimipas.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pelaksanaan tugas kedinasan ASN Kemenimipas diatur melalui kombinasi dua pola kerja, yakni work from office (WFO) selama empat hari kerja (Senin-Kamis),serta WFH pada hari Jumat.

Dijelaskan dalam surat edaran tersebut, kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN yang menjalankan fungsi dukungan manajemen dan tugas administratif.

ASN yang bertugas pada layanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang bersifat operasional, pemeriksaan, pengamanan, dan pengawasan tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) sebagaimana biasanya.

Dikatakan pula, ASN yang melaksanakan WFH diwajibkan untuk melakukan presensi kehadiran secara daring melalui aplikasi Star-ASN, melaporkan lokasi pelaksanaan tugas serta memastikan diri dapat dihubungi selama jam kerja.

Pimpinan unit kerja pun bertanggungjawab memantau pencapaian sasaran kinerja dan memastikan komunikasi daring tetap terbuka sebagai wadah konsultasi dan pengaduan.

"Dalam hal ditemukan bukti pelanggaran disiplin oleh pegawai terhadap surat edaran ini, penegakan disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut Menteri Agus.

Selain itu, kebijakan itu juga mengatur langkah-langkah efisiensi energi dan sumber daya, antara lain, pembatasan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri sebesar 70 persen, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen serta optimalisasi pelaksanaan rapat dan kegiatan secara daring.

Kebijakan tersebut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu di tingkat nasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan, serta mengutamakan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.