Komisi V DPR bantu Bali desak bantuan infrastruktur pariwisata

Denpasar (ANTARA) - Komisi V DPR RI membantu Pemprov Bali untuk mendesak bantuan infrastruktur pariwisata ke pemerintah pusat.

“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali, jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis.

Di hadapan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum, sekaligus dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Lasarus mengingatkan Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.

Jika pemerintah lalai dalam mengurus Bali, maka bukan tidak mungkin negara kehilangan potensi besar itu.

Padahal, dewan menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif sebenarnya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan.

“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun, tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” ujar Lasarus.

Komisi V DPR RI juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.

“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik, mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah, ini harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.

Menurut dia rapat ini dapat memperkuat sinergi dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia melalui dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata pendukung, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Untuk mendukung permintaan DPR RI ke pemerintah pusat, Gubernur Bali Wayan Koster membongkar data dimana sepanjang 2025 kunjungan wisman mencapai 7,05 juta kunjungan atau tertinggi sepanjang sejarah.

Jika ditotal beserta wisatawan domestiknya, maka total kunjungan ke Bali 16,3 juta orang setahun.

Menurut Gubernur Koster, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisman di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun.

Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB, karena itu infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” kata dia.

Namun, di balik itu ada sejumlah persoalan mendesak yang memerlukan bantuan pemerintah pusat mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.

Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujar Koster.