Bangli petakan potensi PAD karena jadi hulu penyuplai air

Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangli memetakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari imbal jasa lingkungan karena daerah itu menjadi hulu penyuplai air untuk kabupaten lainnya.

“Sekitar 90 persen pembangunan bersumber dari dana non-PAD, seperti bantuan khusus keuangan (BKK) dari kabupaten lain,” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di sela menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali di Bangli, Selasa.

Menurut dia, kondisi fiskal itu menjadi tantangan karena pembangunan di Bangli bergantung pada sumber dana eksternal.

Untuk merealisasikan usulan menggali PAD dari imbal jasa lingkungan itu, ia meminta dukungan BPK Bali untuk mengkaji regulasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuannya, lanjut dia, agar daerah penerima manfaat air dari daerahnya memberikan kontribusi nyata bagi ruang fiskal Bangli.

Bangli, imbuh dia, merupakan hulu yang menyuplai air ke berbagai wilayah seperti Badung, Gianyar, Denpasar, hingga Karangasem, sehingga perlu ada keadilan ekonomi.

Bupati Bangli mengungkapkan perlu langkah ekstrem dalam membuat inovasi pendapatan asli daerah.

Pasalnya, lanjut dia, belanja pegawai pada 2027 dipatok maksimal 30 persen, sedangkan posisi saat ini alokasinya masih lebih tinggi yakni 46 persen.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bangli.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan terinci APBD 2025 adalah validasi atas bukti-bukti sah di lapangan.

"Tujuan akhir dari pemeriksaan ini bukan hanya soal opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bangli," tegasnya.

Sebagai gambaran, realisasi PAD Bangli pada 2025 mencapai Rp272,5 miliar atau naik dibandingkan 2024 mencapai Rp223,3 miliar.