Pemkab Bangli evaluasi statistik sektoral 2026 dukung satu data

Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, mengevaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2026 untuk memperkuat satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi.

“Penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya tugas Kominfo atau BPS, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sebagai produsen data,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha di sela rapat koordinasi persiapan evaluasi statistik sektoral di Bangli, Selasa.

Salah satu bagian terpenting dalam evaluasi itu yakni program kerja harus menghasilkan data terstandar dan metadata yang valid agar mudah dibagikan.

Murditha menekankan kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.

Ia menambahkan evaluasi 2026 akan fokus pada pemantauan pada dua instansi utama yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Untuk mendukung evaluasi itu, Pemkab Bangli telah membentuk Tim Penilai Internal (TPI) melalui Keputusan Bupati Bangli.

Tim ini melibatkan lintas instansi mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga Inspektorat.

Selain itu, Pemkab Bangli juga sedang menyiapkan SDM Auditor Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Inspektorat untuk memperkuat pengawasan ekosistem digital di Bangli.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini menekankan kolaborasi antara wali data dan sekretariat merupakan hal penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data.

BPS berperan sebagai pembina statistik sektoral untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Bangli.

Target utamanya yaitu menciptakan data yang memenuhi standar sehingga tercipta interoperabilitas atau kemudahan berbagi data antar instansi.

"Data yang berkualitas harus dapat dibagikan dan terintegrasi dengan sistem nasional, mulai dari data kesejahteraan sosial digital hingga data statistik bisnis yang berkaitan dengan dunia usaha,” pungkas Kepala BPS Bangli.