Kota Denpasar raih IPM tertinggi di Bali tahun 2025

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar mencatat capaian gemilang dalam pembangunan manusia pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mencapai 85,63 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Denpasar, Rabu.

Dalam pemaparannya, Jaya Negara menjelaskan dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Denpasar konsisten berada pada kategori sangat tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan.

Selain itu, kinerja ekonomi juga menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Denpasar pada 2025 tercatat sebesar 6,11 persen. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,11 persen pada 2024 menjadi 1,41 persen di 2025.

Angka kemiskinan juga turun dari 2,59 persen menjadi 2,16 persen.

Di sektor kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 75,80 tahun pada 2024 menjadi 76,49 tahun di 2025. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kota Denpasar tahun 2025 melampaui target dengan realisasi mencapai 105,13 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 88,48 persen dari total anggaran yang direncanakan.

Jaya Negara menjelaskan di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar tahun 2025 dirancang dengan pendekatan kinerja.

Seperti pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.389.044.199.263,00 dengan realisasi mencapai Rp3.562.778.417.859,95.

Sementara itu belanja yang direncanakan tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.088.096.143.469,00 dengan realisasi mencapai Rp3.617.104.904.115,89 atau sebesar 88,48 persen.

Sedangkan mengenai pembiayaan daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp757.551.944.206,00 dengan realisasi sebesar Rp757.551.944.206,00 atau sebesar 100 persen.

Demikian pula halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp58.500.000.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp58.500.000.000,00 atau sebesar 100 persen.

Wali Kota Jaya Negara menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan LKPJ ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren positif, Pemkot optimistis pembangunan ke depan akan semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.