Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memeriksa langsung kesiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) melalui PT Pos Indonesia (Persero) di layanan pos universal (LPU) pelosok di Bali.
Menkomdigi di Kantor Pos Blahkiuh, Kabupaten Badung, Minggu, mengatakan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial yang dikucurkan Presiden Prabowo sampai hingga daerah-daerah kurang terjangkau.
“Kenapa kita di Kantor Pos Blahkiuh, kita harapkan bisa menjangkau masyarakat hingga ke titik pelosok. LPU ini kaki tangan dari PT Pos dan dalam hal bansos adalah kaki tangan pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T,” kata dia.
Menteri Meutya mengingatkan bahwa sejak Oktober 2025 pemerintah pusat mengamanatkan bank himbara dan PT Pos menyalurkan BLT kepada sebanyak 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai kebijakan insentif ekonomi.
Presiden Prabowo kemudian menargetkan penyaluran selesai pada 20 November 2025, sehingga Menkomdigi ingin memastikan konektivitas di lapangan, memastikan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga kemungkinan bantuan digitalisasi ke depan.
Dari pengecekannya ditemukan bahwa Kantor Pos di seluruh Indonesia kebagian menyalurkan BLT kepada 17-18 juta KPM, dan pada tahap pertama pertengahan Oktober lalu mereka sudah memberikan bantuan sosial berupa uang itu kepada 600 ribu KPM.
“Saya tanya sisanya, katanya sisanya akan segera dilakukan di tahap berikutnya dan kesiapannya tadi saya tanya juga infrastrukturnya siap, SDM-nya siap, dan di tahap pertama Oktober lalu penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat,” ujar Meutya Hafid.
Ia senang saat mengetahui bahwa untuk masyarakat yang tidak mengambil BLT akan didatangi ke rumahnya dan diberikan secara langsung, sehingga hak masyarakat sampai ke tangan mereka langsung.
Lebih lanjut, demi memastikan BLT tersalurkan ke depannya, Menkomdigi membuka peluang dilakukannya digitalisasi dalam sistem penyaluran bantuan.
“Tadi disampaikan mungkin masih ada keterlambatan di 1-2 titik, bagaimana jika kita percepat dengan digitalisasi tanpa mengurangi makna dan semangat bahwa digitalisasi tidak berarti menghilangkan empati atau kedekatan kita dengan penerima-penerima manfaat, jadi kita akan terus menyapa dengan penuh empati,” kata dia.
Sementara Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan, jika dilihat berdasarkan total 35,046 juta KPM BLT, artinya ada sekitar 140 juta jiwa terbantu jika rata-rata satu keluarga diisi empat orang.
Dari 35 juta itu ada 16 juta keluarga yang menerima bantuan secara reguler dan sisanya baru menerima kali ini, sehingga banyak yang belum memiliki rekening aktif.
Terhadap hal itu, Haris menyampaikan bahwa tugas mereka memvalidasi data penerima sebelum lanjut menyalurkan. Ia juga belum memastikan berapa penerima di tiap daerah, sebab masih menunggu data Kementerian Sosial.
“Perlu dipastikan apakah masih aktif karena itu perlu validasi, sampai sekarang masih koordinasi, untuk Bali kami belum bisa pastikan masih menunggu dua hari data masuk, kalau sudah dapat data langsung kami aktifkan, sementara kepastian kapasitas SDM dan infrastruktur sudah siap,” ujar Haris.
