Denpasar (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida mengklaim bangunan-bangunan yang terdampak banjir besar di Denpasar pada Rabu (10/9), sudah ada sebelum keluar aturan mengenai sempadan sungai.
Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro di Denpasar, Rabu, mengatakan hal ini menyebabkan pihaknya kesulitan mengatur bangunan-bangunan berisiko di sempadan sungai.
“Sempadan sungai itu kan aturannya baru (2015), sedangkan di Denpasar ini bangunan-bangunan sudah lebih dulu ada daripada aturan, kalau sudah terlanjur ada tentu kami tidak bisa membongkar begitu saja,” kata dia.
BWS mengaku saat ini mulai kembali menelusuri bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar sungai, sebab jika mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 maka di sungai bertanggul perkotaan sempadannya wajib lebih dari 3 meter dan di luar perkotaan lebih dari 5 meter.
“Nah yang di dalam Denpasar ini rata-rata bertanggul semua sehingga selayaknya memang sempadan sungai itu minimal 3 meter atau lebih besar dari kaki tanggul, jadi walaupun sertifikatnya di dekat tanggul pembangunannya itu seharusnya 3 meter dari kaki tanggul sungai,” ujar dia.
Terhadap pemilik yang memiliki bangunan sejak sebelum 2015, BWS Bali Penida mengarahkan untuk segera melapor dan mengurus perizinan.
“Yang sudah dibangun itu diatur di Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023, jadi semua bangunan yang berada di pinggir sungai harus sudah mengurus izin sampai Februari 2026,” kata dia.
Gunawan mengingatkan bahwa pembangunan yang melanggar sempadan sungai sebagai berisiko apalagi melihat hujan intensitas tinggi yang mengguyur Bali pekan lalu.
“Ke depannya walaupun masyarakat baik itu pengusaha komersil maupun pemukiman mohon tetap diurus perizinannya walaupun bangunannya sudah ada, kita tidak langsung memberikan hukuman tapi arahan, dibongkar dulu yang membangun setelah 2023, sanksi administrasi kalau yang dibangun sebelumnya,” ujar Gunawan.
Baca juga: BWS Bali bersiap lakukan normalisasi cegah banjir besar terulang
