Wabup Badung minta ajukan ke bapenda jika nilai PBB P2 tidak sesuai

Badung (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Badung Bagus Alit Sucipta meminta masyarakat yang keberatan dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) atau nilai kenaikannya tidak sesuai agar mengajukan perubahan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung.

“Bisa pengajuan ke Bapenda, ini bisa dilaporkan ke Bapenda sehingga dilakukan pengecekan dan jika benar tidak digunakan untuk lahan komersil otomatis nol,” kata dia.

Bagus Alit Sucipta di Kabupaten Badung, Selasa, menjelaskan bahwa sebenarnya bagi masyarakat yang menggunakan lahannya untuk rumah tinggal atau persawahan produktif sejak 2017 lalu hingga hari ini telah gratis biaya PBB P2.

Namun di media sosial justru ramai penolakan biaya pajak tersebut, padahal yang dikenai adalah pemilik yang lahannya dibangun untuk komersil.

Kondisi naiknya PBB juga dilandasi penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan mengacu pada implementasi UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah (HKPD) yang disesuaikan maksimal tiga tahun sekali.

“Adapun masyarakat sekarang yang diminta membayar itu bisa lapor ke Bapenda sehingga bisa dilakukan survei, kalau benar tidak lahan komersil otomatis dinol kan,” ujarnya.

“Masyarakat diperlukan kerja samanya karena kadang-kadang ada masyarakat bilang lahannya pertanian produktif tapi malah kena pajak,” sambung Wabup Badung.

Tak jarang juga Pemkab Badung melalui tim di lapangan menemukan bahwa ada masyarakat yang mengaku tanahnya pertanian produktif namun ternyata setelah dilakukan survei sudah dijadikan bangunan komersil.

Sehingga, jika terdapat keberatan masyarakat dapat mengajukan ke Bapenda Badung untuk disurvei kembali.

Selain itu, terhadap pemilik bangunan komersil yang merasa nilai kenaikan PBB P2 tidak sesuai dengan ketentuan usahanya sehingga membebani, juga dapat melapor.

Meski Pemkab Badung sudah meyakini seluruh pengenaan pajak sesuai ketentuan bukan disamaratakan seluruh jenis usaha, Bagus Alit Sucipta tetap terbuka bagi pengusaha yang ingin mengadu.

“Saya yakin tidak serta merta dipukul rata, kalau komersilnya tidak seperti hotel jangan disamakan, tapi ini kami pake acuan untuk menentukan ke depannya, tapi sebetulnya semua akan sesuai ketentuan usaha itu,” kata dia.

Diketahui di Kabupaten Badung terdapat tiga Kecamatan yang mengalami kenaikan pajak yang signifikan yaitu Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara.

Seperti di Kuta Utara terdapat warga yang tahun 2024 membayar PBB untuk lahan hijaunya Rp28.774 tetapi tahun 2025 mendapat tagihan Rp1.027.225, atau naik 3.569 persen, sehingga kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Badung agar dipertimbangkan Pemkab Badung.