Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya meningkatkan sinergi mengendalikan inflasi pangan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga bahan pokok.
"Skema kerja sama tidak harus antarpemerintah tapi harus diperkuat dalam skema antarpelaku bisnis (B2B)," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di sela Gerakan Nasional Pengendalian Inflas Pangan (GNPIP) Balinusra 2025 di Denpasar, Bali, Jumat.
Menurut dia, sinergi juga bisa ditingkatkan antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hingga perusahaan umun daerah (perumda) pangan di tiga provinsi itu.
Ia mengakui Pulau Dewata masih memiliki ketergantungan kebutuhan pangan dengan daerah lain.
Baca juga: BPS: Indonesia alami inflasi 4,87 persen yoy pada triwulan I 2025
Kebutuhan tak hanya untuk konsumsi penduduk lokal, tetapi juga wisatawan domestik dan mancanegara di Bali serta untuk kebutuhan upacara keagamaan.
Untuk itu, ia mengharapkan TPID harus mampu mengidentifikasi surplus defisit masing-masing wilayah dan menjalin kerja sama untuk memenuhi pasokan dan kelancaran distribusi.
Di Bali, ia mencontohkan telah terjalin kerja sama antara perumda dengan industri pariwisata melalui Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali.
Selain memperpendek rantai pasok, lanjut dia, sinergi itu juga meningkatkan penggunaan produk lokal Bali.
Meski begitu masih menyisakan tantangan yakni infrastruktur pelabuhan dan kepulauan yang masih terbatas sehingga mempengaruhi distribusi pasokan dan harga.
Selain itu, menurunnya luas lahan pertanian di Bali, tantangan regenerasi petani, dan belum optimalnya peran pasar induk sebagai pusat distribusi.
Baca juga: BI: Daya beli konsumen di Bali tetap tumbuh
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengapresiasi sinergi, inovasi dan kerja keras TPID wilayah Balinusra dan Pusat dalam menjaga stabilitas harga.
Inisiatif yang dilakukan TPID Balinusra diselaraskan perkembangan terkini termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan diintegrasikan dengan industri unggulan Balinusra yaitu sektor pariwisata.
"Kerja sama antar daerah dilakukan tidak hanya antar-kabupaten/provinsi tetapi juga antarpelaku," ucapnya.
Sebagai capaian, inflasi wilayah Bali, NTB dan NTT pada April 2025 tercatat sebesar 2,06 persen yang dinilai masih terkendali di tengah tekanan harga karena momentum tertentu seperti hari besar keagamaan dan konsumsi sektor pariwisata.
Ada pun GNPIP wilayah Balinusra 2025 diselenggarakan Bl bersama TPID wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
