Jakarta (Antara Bali) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruh pelaksanaan Ujian Nasional 2013.
"Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengann minta maaf," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Presiden SBY sendiri seharusnya segera memberi sanksi kepada yang bersangkutan, sebab jika tetap mempertahankannya maka akan terkesan bahwa pihak SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.
"Tepatnya, Mendikbud telah mempermalukan pemerintah pimpinan SBY, apalagi baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini," kata Laode.
Menurut Laode, pihak Mendikbud patut diduga memainkan proyek pencetakan soal UN itu. Kasus ini, tambahnya, merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN.
"Itu bagian dari ketidakpercayaan terhadap daerah karena semuanya mesti ditangani pihak Jakarta. Selain itu, ada kepentingan pihak Jakarta untuk proyek-proyek besar," katanya. (*/DWA)
Mendikbud Didesak Mundur Buntut Kisruh UN
Selasa, 16 April 2013 12:19 WIB
