Negara (Antara Bali) - Ketua Pansus B DPRD Jembrana, Nyoman S Kusumayasa, Rabu menilai, petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat yang lambat membuat banyak realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tertunda.
"Contohnya di Dinas Dikporaparbud, karena juknis dan juklak dari pusat datangnya terlambat, realisasi pembangunan dari DAK juga terhambat," kata ketua pansus yang membidangi anggaran ini.
Lebih jauh lagi, Kusumayasa mengatakan, juknis dan juklak DAK dari pusat selalu berubah tiap tahun, sehingga dinas yang mendapatkan dana tersebut harus terus belajar dari awal.
"Ketika semua persyaratan administrasi sudah disiapkan seperti tahun sebelumnya, ternyata dalam juknik dan juklak ada perubahan, sehingga dinas terpaksa juga merubahnya yang membuat pekerjaan mulai dari awal lagi," ujarnya.
Dengan kondisi ini, Kusumayasa tidak menyalahkan dinas-dinas yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus, jika serapan anggaran maupun realisasi proyek yang dibiayai dari dana tersebut kecil.(GBI/T007)
Dewan Anggap Petunjuk Pusat Lambat
Rabu, 24 Oktober 2012 14:33 WIB