Presiden perintahkan 40 persen APBN beli produk lokal

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia.

Baca juga: Presiden buka pameran Inacraft 2022 tampilkan kreasi pengrajin lokal

"Cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri). Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp526 triliun, sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ada Rp535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan Rp420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali," ungkap Presiden.

Presiden menyebutkan bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen dan dari belanja APBN dan APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7 persen.

"Ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini," tegas Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta agar kementerian dan pemda tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor.

"Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini," ungkap Presiden.

Padahal bila kementerian, pemda dan BUMN membeli barang dalam negeri maka menurut Presiden, akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.

"Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan," kata Presiden mencegah tepuk tangan dari para hadiri yang hadir di tempat itu.

Baca juga: Presiden resmikan taman wisata dan kuliner di Kupang

Presiden menyebut belum semua pihak benar-benar membelanjakan anggaran untuk produk dalam negeri.

"Kalau sudah Rp400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan (untuk produk dalam negeri) silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei 2022. Tadi pagi saya cek baru Rp214 triliun," ungkap Presiden.

Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng mencapai Rp85 triliun.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.


Ancam buka pengimpor
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata Presiden.

E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.

Baca juga: Presiden: Kendaraan Listrik jadi solusi RI tekan Impor BBM

Produk-produk impor tersebut antara lain "Closed Circuit Television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," ungkap Presiden.

Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut.

"Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, 'tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat," tegas Presiden.

"Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu 'Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!" tambah Presiden.

Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.

"Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor.

"Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya," tambah Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi minta dokter adaptif pada teknologi baru

Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas Presiden.

Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng mencapai Rp85 triliun.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.