Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta percepatan penyaluran bantuan 200 ribu ton beras ke masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Bantuan beras sebanyak 200.000 ton untuk masyarakat sudah siap untuk didistribusikan dan KSP siap mendorong proses percepatan pendistribusiannya," kata Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Edy, total sasaran bantuan beras untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari PPKM mencapai 288.000 ton beras untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, untuk saat ini, baru 200.000 ton beras yang siap didistribusikan kepada 10 juta keluarga yang termasuk penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan 10 juta penerima bantuan sosial tunai (BST).
"Bantuan beras ini diharapkan dapat cepat diterima oleh masyarakat karena selain memberikan manfaat kepada keluarga penerima, program ini juga akan meningkatkan konsumsi beras yang diproduksi oleh petani lokal," ujarnya.
Menurut Edy, distribusi bantuan beras ini dilakukan oleh Perum Bulog yang sudah mulai mendistribusikan ke masyarakat sasaran.
Hingga Kamis (22/7/2021), realisasi penyaluran mencapai tujuh ribu ton beras atau 3,5 persen dari target.
Penyaluran ini dilakukan menyeluruh di 34 provinsi yang masing-masing KPM mendapatkan bantuan 10 kilogram beras.
Berdasarkan data Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan tingkat persentase distribusi tertinggi yakni 25,42 persen dari total bantuan beras yang disediakan atau 563 ton dari kuota 2.214 ton bantuan beras.
Menyusul, Kepulauan Riau sebesar 20,4 persen atau 164 ton dari total kuota beras 806 ton bantuan beras yang disediakan.
Namun, kata Edy, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Aceh, Bali, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat masih mencatat realisasi penyaluran bantuan beras yang rendah.
"Menurut informasi yang dihimpun dari lapangan, salah satu faktor yang menjadi kendala pendistribusian bantuan beras ke masyarakat dikarenakan oleh belum optimalnya dukungan dari dinas sosial di daerah," katanya.
Ketiadaan petunjuk teknis (juknis) di lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat dinas sosial di daerah mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan beras.
"Kita sangat menghargai kerja keras Bulog sebagai pihak yang menyalurkan dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyedia data penerima. Kami pun yakin bahwa saat ini Kemensos sedang menyusun dan menyiapkan juknis tersebut," ujar Edy.
Ia menjelaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah mengirim surat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar segera dilakukan percepatan penyusunan juknis pendistribusian beras.
"Selain itu, KSP juga mendorong pihak kementerian terkait untuk segera menyampaikan instruksi percepatan kepada dinas sosial di daerah agar penyaluran bantuan beras PPKM 2021 kepada masyarakat berjalan lebih lancar," kata Edy.
