Surabaya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong industri strategis pertahanan nasional agar memprioritaskan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri di samping memenuhi permintaan ekspor.
"Rapat tadi membahas perusahaan BUMN mana di bidang industri strategis pertahanan kita yang harus maju terlebih dahulu. Lalu harus ada BUMN kedua, ketiga dan seterusnya di bidang industri strategis pertahanan kita yang perlu didorong untuk maju," katanya kepada wartawan usai memimpin rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait di Surabaya, Senin.
Intinya, Presiden Jokowi menjelaskan, rapat tersebut mendorong kemandirian industri strategis nasional.
"Agar mandiri, industri strategis pertahanan kita harus diberi prioritas terkait pembelian alutsista di dalam negeri," ucapnya.
Ia menekankan kementerian pertahanan atau kementerian lainnya harus membeli alutsista dari industri strategis pertahanan nasional.
"Kementerian Pertahanan, Polair, misalnya, atau bea cukai dari Kementerian Keuangan, kalau mau membeli kapal selam, berikan saja ke PT PAL," tuturnya.
Begitu pula untuk pembelian peluru, Jokowi menyarankan agar kementerian terkait memesan ke PT Pindad.
Presiden Jokowi berharap seluruh kementerian terkait memesan alutsita kepada industri strategis pertahanan nasional tidak hanya dalam jangka waktu lima tahun.
"Kalau perlu harus ada pemesanan selama 15 tahun sebagai konsistensi perencanaan membesarkan industri strategis pertahanan kita," ujarnya.
Setelah memenuhi pasar dalam negeri, Jokowi berharap selanjutnya industri strategis pertahanan nasional bisa bersaing di luar negeri.
"PT PAL sudah memulainya dengan mengekspor kapal perang ke beberapa negara. Tapi yang terpenting sekarang adalah penuhi dulu kebutuhan alutsista di dalam negeri. Baru setelah itu kita bicara ekspor," katanya menegaskan.
