Denpasar, (Antaranews Bali) - Ombudsman RI Perwakilan Bali mengharapkan agar pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia tidak membatasi pelayanan kepada publik termasuk pengawasan keamanan yang berlebihan kepada masyarakat.
"Jadi publik tidak harus merasa diawasi, tidak merasa harus dibatasi. Sehingga publik juga beraktivitas normal, pergi ke pasar dan sekolah normal," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, Jumat.
Ia mengharapkan penyelenggara yang telah memiliki sistem pengaturan tersendiri tidak membatasi ruang gerak masyarakat khususnya di tempat umum. "Sudah ada sistem yang mengatur, kami harap berjalan normal, tidak perlu meliburkan anak sekolah, pengawasan berlebihan sehingga membatasi ruang gerak publik," imbuh Umar usai bertemu dengan jajaran Bank Indonesia Provinsi Bali.
Sementara itu Kepala Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana mengatakan di luar gedung BNDCC dan BICC Nusa Dua, aktivitas masyarakat akan berlangsung normal. Perhatian utama, salah satunya memang akan difokuskan di gedung tersebut karena merupakan tempat utama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia sehingga memerlukan kartu identitas khusus.
"BNDCC dan BICC itu istilahnya kami sebut kampus, ada 'cluster' tetapi di luar gedung itu aktivitas normal. Hotel juga dibuka untuk umum tetapi memang sudah penuh semua," ucapnya. Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dilaksanakan 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Kabupaten Badung yang rencananya dihadiri sekitar 15 ribu delegasi dari 189 negara.
Mereka di antaranya menteri keuangan, gubernur bank sentral, investor, akademisi, hingga media. Selain itu 10 kepala negara dari ASEAN juga dijadwalkan turut hadir dalam pertemuan tahunan tersebut.
Pertemuan yang membahas perkembangan terkini ekonomi dan keuangan global itu akan diawali sidang umum menjadi acara utama. Kemudian dilanjutkan pertemuan IMF Committe yang dihadiri seluruh gubernur bank sentral dan "Development Committee" (DC) yakni pertemuan para menteri keuangan.
Sesi pendukung lain dalam pertemuan itu yakni pertemuan 20 negara ekonomi dunia atau G-20, pertemuan negara berkembang atau G-24, pertemuan negara Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau BRICS serta pertemuan regional lainnya.
Kegiatan lain yang akan mewarnai pertemuan itu yakni seminar, diskusi dan jumpa media termasuk kegiatan melibatkan pemerintah dan swasta serta para akademisi dan pihak terkait lainnya.
Ombudsman harapkan pertemuan IMF tak membatasi pelayanan publik
Jumat, 21 September 2018 14:32 WIB