Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, telah merealisasikan fasilitas jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada lebih dari 81 persen warga.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Putu Armini di Denpasar, Selasa, mengatakan Pemerintah Kota Denpasar telah memfasilitasi JKN dan pemkot berkomitmen membantu 26.480 warga kota sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang ditargetkan terealisasi per November 2017.
Guna memastikan seluruh masyarakat terfasilitasi JKN, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra melakukan pertemuan dengan Luh Putu Sri Armini, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Made Mertajaya, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Made Maja Winaya, Kadis Kebudayaan IGN Mataram dan Kepala BPJS Denpasar Kiki Cristhmar Marbun.
Sri Armini mengatakan pada Oktober sejumlah 14.131 warga telah terdaftar sebagai PBI dan dipastikan sejumlah 12.349 segera terealisasi dan aktif per 1 Desember 2017. Pemerintah Kota Denpasar secara maksimal merangkul seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin yang harus di verifikasi dengan baik.
"Selain itu pemkot mempertegas pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) juga dilakukan, salah satunya dengan mengambil langkah-langkah kerja sama dengan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial (BPJS).
Sementara itu, Wali Kota Rai Mantra mengharapkan percepatan pelayanan tersebut dapat segera dilakukan bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pihak BPJS juga berkoordinasi dengan kepala desa (perbekel) dan lurah agar data yang didapatkan lebih validasi.
"Verifikasi dan validasi data ini penting dilakukan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan efektif, maka dari itu seluruh pihak harus aktif dalam hal tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan pemberian layanan BPJS kepada para "pemangku" atau rohaniawan Hindu dan "jero bendesa" (ketua adat) di Kota Denpasar dapat dilakukan dengan koordinasi aktif seluruh pihak, khususnya Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
Wali Kota Rai Mantra juga mengatakan target keikutsertaan masyarakat dalam BPJS telah tercapai di Kota Denpasar, namun perlu di pertegas kembali pada target sasaran yang meliputi masyarakat miskin, rentan miskin dan hampir miskin tersebut.
Berdasarkan data dari BPJS, saat ini peserta di Kota Denpasar berjumlah 568.386 dari 638.497 orang di antaranya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Lebih lanjut Wali Kota Rai Mantra mengatakan program ini tidak terlepas dari pemenuhan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dengan penanganan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu.
"Langkah ini mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakat secara maksimal. Diharapkan layanan rujukan terpadu ini dapat terlaksana melalui sinergitas program antara OPD terkait dengan penyelenggara layanan kesehatan," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Made Mertajaya mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan pembentukan sistem layanan terpadu yang secara khusus menangani jaringan sosial di Kota Denpasar.
Ia mengatakan langkah ini kembali di pertegas untuk melakukan sinkronisasi pendataan bersama BPJS dan OPD terkait Pemkot Denpasar.
Kami harapkan program ini dapat segera terlaksana serta memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.
Kepala BPJS Denpasar Kiki Cristmar Marbun dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah Wali Kota Denpasar dalam memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
"Semangatnya sama, artinya ini juga demi kepentingan publik, jadi kami sudah melakukan penyamaan data dengan Dinas Capil Kota Denpasar melalui nomor induk keluarga (NIK) kependudukan dengan hasilnya nanti diteruskan ke Dinas Sosial dan verifikasi kembali disetiap desa/kelurahan yang ada," ucapnya.
Ia mengatakan dari data tersebut desa terkait dapat melakukan validasi data warganya berdasarkan kategori terkait. Di samping itu juga dilakukan pendataan secara khusus pada LPD, koperasi, bendesa, pemangku dan UMKM di lingkungan Kota Denpasar untuk dapat di dorong dalam melakukan pendaftaran JKN.
Percepatan dari layanan ini, kata dia, dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat dengan informasi yang benar, serta upaya verifikasi dan validasi data yang dilakukan diharapkan mampu menjadi sinergitas program dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
"Di samping itu juga didukung dibukanya counter BPJS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kami harapkan semakin mendorong dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran JKN," katanya. (WDY)
Pemkot Denpasar Realisasikan JKN 81 Persen
Selasa, 7 November 2017 16:11 WIB