Bogor, Jabar (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan
dana desa yang diberikan kepada aparat desa dapat menciptakan lapangan
kerja bagi masyarakat di daerah.
"Untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa diharapkan akan
dilakukan fokus untuk hal-hal yang menciptakan kesempatan kerja di desa.
Jadi seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, namun
diswakelolakan atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja
yang maksimal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui usai
menghadiri rapat terbatas mengenai optimalisasi dana desa di Istana
Bogor pada Rabu.
Menurut Sri Mulyani, Presiden meminta kementerian terkait untuk
memperhatikan desain dana desa pada 2018 yang berfokus pada pembangunan
prasarana desa, masyarakat desa dan membangun institusi atau organisasi
di desa.
Presiden juga meminta agar surat pertanggungjawaban proyek yang
dilakukan secara swakelola dapat disederhanakan sehingga tidak
menimbulkan disinsentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan
proyek-proyeknya secara swakelola dan penyerapan tenaga kerjanya
maksimal.
"Yang keempat kita akan melihat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknisnya, sehingga alokasi anggaran untuk bisa penyerapan tenaga kerja
itu bisa dimaksimalkan," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro
Sandjojo mengatakan program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)
diperhitungkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja.
Dia membandingkan Prukades yang telah dilakukan oleh desa di
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang menanam jagung di lahan
seluas 50.000 hektar.
Dari 1 hektar lahan jagung membutuhkan tenaga kerja hingga 5 orang warga.
"Jadi tinggal dihitung saja kalau 50.000 hektar itu bisa menciptakan
50 ribu dikali 5 job (pekerjaan), berarti 250.000 orang," jelas Eko.
Jumlah itu dapat berlipat jika ada perusahaan swasta maupun BUMN
yang akan bekerja sama dengan desa mengembangkan daerah penyangga.
Untuk mendukung prukades, juga diperlukan pembangunan industri untuk menyerap komoditas unggulan itu, kata Eko.
"Sehingga dia jamin pasarnya dan bank juga jadi berani untuk
memberikan kredit karena sudah ada pasarnya, terjamin," kata Eko.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi menegaskan penggunaan dana
desa yang diberikan kepada perangkat pedesaan harus berjalan secara
optimal.
Presiden meminta dana desa digunakan untuk hal yang produktif dan membuka lapangan pekerjaan.
Menurut Jokowi, hal yang juga perlu dilakukan adalah pendampingan
pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah. (WDY)
Pemerintah Mengupayakan Dana Desa Ciptakan Lapangan Kerja
Rabu, 18 Oktober 2017 19:35 WIB